JAKARTA, – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan surat tugas kepada bakal calon kepala daerah (Bacakada) Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Surat tugas tersebut diserahkan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya Joppie Onesimus Wayangkau mewakili Ketua DPP kepada 22 Bacakada di salah satu Hotel Jakarta Pusat, Kamis (4/7/24).
Sekretaris DPD PDIP, Jonas Kelwulan kepada wartawan di Jakarta menjelaskan, 22 bakal calon kepala daerah yang menerima surat tugas tersebut yaitu :
- 3 Bakal calon gubernur PBD kepada Joppie Onesimus Wayangkau (Ketua DPD PDIP PBD), Bupati Asmat dua periode Elisa Kambu dan Ketua DPD Golkar PBD Lamberth Jitmau.
- 4 bacalon Walikota Sorong yaitu Abner Reinarld Jitmau yang merupakan kader PDIP, Dosen Uncen Jayapura Ferdinand Risamasu, Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat Dance Sangkek dan Ketua DPD Golkar Kota Sorong Petronela Kambuaya.
- 2 bacalon Bupati Raja Ampat kepada ketua DPC PDIP Irman Umlati dan Ketua DPD II Golkar setempat Selviana Wanma.
- 2 bacalon Bupati Sorong, kepada Johnny Kamuru dan Lazarus Musa Malagam dan 1 bakal calon wakil kepala daerah yaitu Prapto.
- 4 bacakada Bupati Sorong Selatan yaitu Sekda Sorsel Dance Nauw, Kepala BKD Petronela Krenak, mantan Kadis PUPR Alfius Way dan mantan Kadis PUPR Provinsi Papua Barat Herry G. Saflembolo.
- 4 Cakada Bupati Tambrauw diberikan kepada anggota fraksi Otsus DPR Papua Barat Barnabas Sedik, ketua DPC PDIP Tambrauw Mesak Yekwam, mantan Wakil Bupati Tambrauw Yohanes Yembra dan Niko Anari.
- 5 bacalon Bupati Maybrat yaitu, Ketua DPD NasDem Agustinus Tenau, Ketua DPC Demokrat Karel Murafer, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Alberth Nakoh, Kepala Dinas Pendidikan Korneles Kambu dan Kadis Pertanian Marthen Howay.
“Surat tugas ini hanya berlaku 14 hari terhitung sejak diserahkan setelah itu akan dilakukan evaluasi,” kata Kelwulan kepada wartawan di Jakarta.
Surat tugas ini diberikan lanjut Kelwulan menjelaskan, para bakal calon kepala daerah diharapkan membangun konsolidasi dan komunikasi dengan tiga pilar yakni Eksekutif, legislatif dan struktur partai PDI Perjuangan serta parpol lain.
Sehingga pada saat evaluasi, Bacakada dapat meyakinkan PDI Perjuangan bahwa mendapat dukungan partai politik lain dengan menunjukan rekomendasi dalam bentuk SK B1-KWK-PARPOL.
“PDIP harus berkoalisi sehingga para Bacakada diharapkan mendapat B1-KWK dari partai lain sehingga menjadi pertimbangan DPP PDIP menerbitkan rekomendasi,” ujar Kelwulan sembari menambahkan hasil survey elektabilitas kandidat serta modal finansial juga menjadi pertimbangan untuk mendapat B1-KWK dari partai besutan Megawati Soekarnoputri ini. (**/Oke)
Komentar