SORONG,- Menghindari permainan mafia BBM di Kota Sorong, Pertamina melakukan langkah baru melalui penyediaan tempat pendaftaran di setiap SPBU kepada para pembeli.

Hal ini diberlakukan agar setiap pembeli BBM hanya bisa mengantri satu hari sekali, sebab melalui cara ini apabila mengantri dua bahkan tiga kali dalam sehari akan diketahui oleh setiap Petugas Pom Bensin juga pihak Pertamina.

Sales Branch Manager Rayon I Papua Barat, Made Mega, kepada media menyampaikan bahwa setiap pembelian BBM, jika belum mendaftar akan kita daftarkan sebab di setiap SPBU terdekat sudah menyediakan tempat pendaftaran.

“Jadi semua masyarakat yang membeli BBM namun pada saat itu belum mendaftar kita akan mengarahkannya langsung mendaftar hanya membutuhkan STNK, sebab nopolnya kami pakai untuk mendeteksi pengisian berulang-ulang, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak akan ada yang mengisi lebih dari satu kali,” ungkap Made, Rabu (20/10/22).

Jika tidak memiliki barcode, bisa menggunakan STNK, dengan begitu tidak akan ada kecolongan, selain itu juga untuk antrian panjang sendiri setelah adanya demo kemudian dilakukan rapat bersama sudah tidak terlihat antrian panjang seperti hari-hari sebelumnya.

“Memang masih ada antrian, namun sekarang sudah berkurang semoga ke depannya bisa terus berkurang bahkan sampai tidak ada antrian panjang lagi seperti di september kemarin, BBM ini memang kebutuhan sehari-hari bagi pengguna kendaraan.

Sehingga ia berharap semua masyarakat turut melakukan pengawasan apabila ada yang tidak sesuai dapat dilaporkan, agar kedepannya semua bisa teratasi dengan baik dan BBM subsidi tepat sasaran.

Menindaklanjuti demo supir truck beberapa waktu lalu, di halaman Kantor DPRD Kota Sorong terkait masalah BBM langsung ditindaklanjuti pihak DPRD melalui rapat bersama Pertamina dan beberapa pihak terkait.

Hasil rapat bersama menghasilkan beberapa hal penting, terutama terkait pemberantasan Mafia-mafia BBM, hal itu diterangkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Sorong, Demanto Silalahi, saat ditemui media usai mengikuti rapat koordinasi di Gedung Lambert Jitmau, Rabu (19/10/22).

“Kami juga Pemerintah, Kepolisian, Kodim, Pertamina dan masyarakat yang merasa dirugikan sudah sepakat bersama, jadi ada beberapa point, pertama pihak Pertamina melaksanakan penggunaan barcode kepada setiap kendaraan yang menggunakan subsidi. Kedua Tim Satgas agar bisa mengawasi antrian-antrian tersebut, Ketiga Dinas Perhubungan supaya menegakkan aturan Undang-Undang lalu lintas ya di mana parkir ditengah jalan tidak bisa,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Sorong.

Ia menegaskan, bahwa Dishub Kota Sorong harus mengurai antrian yang terjadi di lapangan, bukan hanya satu dua baris bahkan sudah sampai 3 baris, pihaknya meminta kepada Kepolisian sebagai penegak hukum supaya bisa menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum dalam hal penimbunan atau mafia BBM.

Ia juga menghimbau kepada para pelaku penimbunan BBM sehingga menyebabkan antrian panjang, supaya menghentikan kegiatan-kegiatan itu karena melanggar hukum. (Mewa)

Komentar