oleh

Berikut Hasil Rekomendasi KNKT Terkait KM. Sabuk 62 Tabrak Karang

WAISAI, – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 4 Maret 2021 telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Investigasi awal Komite Keselamatan Transportasi atas musibah kandasnya Kapal KM. Sabuk Nusantara 62 di perairan Kepulauan Raja Ampat.

Rakor yang dilaksanakan di Hotel Pullman, Bandung, Jawa Barat yang dibuka oleh Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim serta dihadiri oleh perwakilan-perwakilan terkait, diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Kabinet, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Dihubungi melalui telepon seluler, Wakil Ketua KNKT, Haryo Satmiko menjelaskan bahwa salah satu poin utama pembahasan dalam Rakor tersebut adalah menindaklanjuti hasil investigasi KNKT, dimana pasca investigasi langsung di lokasi kejadian, Tim KNKT menghasilkan sejumlah rekomendasi yang kemudian disampaikan dalam Rakor. Rekomendasi tersebut mendapatkan sambutan positif seluruh pihak dalam Rakor.

“Kurang lebih ada 3 rekomendasi yang jadi perhatian kami, tentang memaksimalkan Vessel Traffic Service (VTS), informasi cuaca berbasis dari BMKG Maritim, dan penguatan pemahaman SOP agar tidak lagi kejadian serupa terulang,” jelas Haryo Satmiko.

Vessel Traffic System atau VTS adalah Pelayanan lalu lintas kapal diwilayah yang ditetapkan dan saling berintegrasi dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Menteri Perhubungan) serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan.

Perlu adanya BMKG Maritim di wilayah Papua Barat guna menyampaikan informasi perubahan cuaca ekstrim atau mendadak kepada syahbandar atau otoritas yang ditunjuk di pelabuhan ataupun dermaga. BMKG Maritim ini juga untuk memberikan informasi rutin dan peringatan dini terutama untuk pelayaran di daerah konservasi perairan Raja Ampat

“Raja Ampat juga membutuhkan update terbaru dalam hal peta navigasi pelayaran. Apalagi Pemda Raja Ampat pun telah mengusulkan Alur Pelayaran Wisata, hal ini yang kami dorong agar segera disahkan,” terang Haryo. (Nns)

Komentar