SORONG, – Kepala Daerah Tingkat I hingga tingkat II se Tanah Papua usai melakukan rapat kordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (3/2/23) lalu.
Mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berhalangan memberikan keterangan pers, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo didampingi Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan mengungkapkan hasil Rakor pertama kalinya dalam sejarah tersebut.
“Tidak ada hal urgent yang dibahas. Intinya dalam rapat koordinasi membahas mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan di tanah Papua, terutama di empat DOB yang baru disahkan,” ungkap Wamendagri.
Berikut sejumlah hasil Rakor yang berhasil dirangkum dalam keterangan Wamendagri kepada sejumlah awak media :
- Mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah di 6 Provinsi di Papua serta 40 kabupaten dan 2 kota di tanah Papua.
- Menjelang Pemilu 2024, Kepala daerah se Tanah Papua untuk tidak terpengaruh dengan proses politik yang sedang berjalan, melainkan Kepala daerah harus tegak lurus mengawal proses Pemilu serentak pada Februari 2024.
- Membahas persiapan infrastruktur terutama pada Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.
- Membahas masalah Pendidikan dan Kesehatan di Papua agar tidak tertinggal dibandingkan daerah lainnya.
- Mendagri juga berpesan kepada kepala daerah se Tanah Papua, agar penggunaan APBD benar-benar dipergunakan untuk Rakyat agar terhindar dari Tindakan melawan hukum.
“Bapak Mendagri memang ada menegaskan, agar APBD jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak. Karena itu dana rakyat, jadi harus buat program yang berpihak kepada rakyat,” tegas John Wempi Wetipo mengulang apa yang disampaikan Mendagri kepada seluruh Kepala Daerah se-Tanah Papua dalam rapat koordinasi. - Membahas mengenai alokasi Transfer ke Daerah (TKD) antara Provinsi induk dengan 4 DOB agar tidak terjadi kesalah pahaman antara Provinsi induk dengan 4 DOB.
“Pemekaran provinsi ini yang membuat TKD mengalami penurunan, misalnya di Papua sebelumnya dapat 8 – 12 Triliun harus berbagai ke Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Sekarang Papua hanya 2 Triliun, nah kami harapkan kedepan harus lebih baik,” ujar Wamen. (Oke)
Komentar