SORONG, PBD – Dalam rangka membahas berbagai isu strategis guna mendukung penyusunan dokumen Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) untuk periode kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggandeng pemerintah daerah kabupaten/kota se-Papua Barat Daya menggelar Fokus Group Discussion (FGD) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (23/2/24).
Koordinator Provinsi Papua Barat Daya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Zulfakar mengatakan bahwa, pelaksanaan FGD Bappenas bersama Pemda Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya sebagai upaya membahas isu strategis guna mendukung penyusunan dokumen RAPPP yang merupakan penjabaran dari rencana induk percepatan pembangunan yang telah disahkan dalam Peraturan Presiden 24 tahun 2023.
“Kami melaksanakan FGD untuk penyusunan RAPPP periode kedua, kurun waktu lima tahun dari tahun 2025-2029 dan akan menjadi acuan bagi enam provinsi yang ada di Papua dan 42 kabupaten/kota se-Papua untuk disetiap tahunnya mengusulkan program melalui rencana anggaran dan program,” ucap Koordinator Provinsi PBD Kementerian PPN/Bappenas, Zulfakar saat ditemui sejumlah awak media usai pelaksanaan FGD penyusunan rancangan awal rencana aksi percepatan pembangunan, Jumat (23/2/24).
Lebih lanjut, dipaparkannya bahwa, pembahasan penyusunan rancangan awal rencana aksi percepatan pembangunan dinilainya penting dilakukan, dalam rangka mengakomodasi berbagai isu strategis pembangunan diseluruh Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya.
“Berbagai isu strategis itu kemudian dimasukkan dalam penyusunan kegiatan tahunan dengan mengacu kepada RAPPP, sehingga usulan daerah telah terarah sesuai kebutuhan yang diinginkan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Zulfakar membeberkan bahwa, dalam pertemuan antara Bappenas dengan Pemda Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya agar bersama-sama menganalisis terkait kebutuhan utama kurun waktu lima tahun kedepannya yang dibiayai oleh dana Otonomi Khusus (Otsus), dana tambahan infrastruktur (DTI) hingga dana bagi hasil minyak dan gas (DBH/Migas).
“Urgensinya bagi daerah guna bersama-sama menyusun cita-cita mereka dilima tahun kedepan untuk mewujudkan apa yang dinginkan melalui dana-dana itu,” paparnya.
Kemudian, disebutkannya bahwa, dalam FGD ini pihaknya membahas berkaitan dengan upaya peningkatan pengoptimalan pengelolaan pembangunan Papua, serta membahas identifikasi terkait pembangunan sumber daya manusia.
“Kalau kita lihat diskusinya itu isu utamanya rencana pembangunan Papua, sehingga kami bahas agar kedepannya lebih optimal pengelolaannya, karena dari sisi infrastruktur pendukungnya kita masih kurang, dukungan logistiknya masih minim. Kami di diskusi ini pun membahas identifikasi terkait pembangunan sumber daya manusia yakni salah satunya di aspek kesehatan dan pendidikan, kami bahas isu-isu itu,” sebutnya.
Ditambahkannya, dari pertemuan antara Bappenas bersama Pemda Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya akan menemui hasil yang kedepannya menjadi rencana aksi di lima tahun, sehingga dioptimalkan menjadi Peraturan Presiden sebagai acuan pemerintah daerah dam mengusulkan dana Otsus ditiap tahunnya. (Jharu)
Komentar