SORONG, PBD – Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Papua, Muhammad Musaad yang saat ini dipercayakan oleh Mendagri sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya meluncurkan buku berjudul Dinamika pemerintahan di Papua.
Peluncuran buku yang ditulis olehnya itu, dilaksanakan di hotel Aston Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (1/3/23), dihadiri Ketua umum MIPI, Bahtiar yang kesehariannya sebagai Dirjen Polpum Kemendagri.
____
____
____
____
Ketua umum MIPI, Bahtiar dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa buku yang dikeluarkan Muhammad Musaad merupakan orang yang paham dan tempat menulis dinamika pemerintah di Papua. Sebagai seorang birokrat yang menapak karir di Provinsi Papua hingga sekarang diberi amanah sebagai pejabat Gubernur Papua Barat Daya, dianggap memahami seluk-beluk keadaan sosial dan pemerintahan di Papua.
“Dia tahu mengapa mesti diberi otonomi khusus dengan menitikberatkan pada perlindungan pemberdayaan dan afirmasi orang asli Papua dari semua uraian buku ini tergambar penulis tahu bahwa pemerintahan bukan semata-mata berdasarkan konten aturan perundang-undangan tetapi juga pemerintahan berkenaan dengan pemahaman konteks atau keadaan yang berlangsung di masyarakat,” ujar Bahtiar,
Menurutnya, buku ini dapat menjadi referensi dan mengisi ruang bahan bacaan terkait pemerintahan Indonesia khususnya pemerintahan di Papua dan sangat baik dibaca oleh akademisi praktisi dan pemerhati ilmu pemerintahan, dimana dari buku ini kita dapat menambah pemahaman dan perspektif tentang pemerintahan Papua.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad yang ditemui usai peluncuran buku mengatakan bahwa ada 3 hal penting dalam peluncuran buku ini, yaitu pertama masih adanya perbedaan presepsi dari komponen masyarakat terkait pemerintahan provinsi Papua, kedua menggugah komponen masyarakat bahwa pemerintahan Papua sudah ada sejak tahun 1956 sesuai perundangan-undangan nomor 15 tahun 1956 dimana Provinsi Irian beribukotakan di Soa-Sio Tidore dengan Gubernur pertama adalah Sultan Tidore. Ketiga adalah perkembangan sejarah Papua hingga lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus.
“Buku ini bisa menjadi bahan referensi dan bahan diskusi mengenai pemerintahan Papua yang kini berkembang menjadi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Sejarah, fakta dan data dalam buku ini tentunya dapat dipertanggung jawabkan,” ujar Musaad. (Oke)
Komentar