oleh

Anggota DPD RI Minta Walikota Sorong Dan Gubernur Usut Tuntas ASN Yang Belum Vaksin

SORONG,- Beredar berita sejumlah ASN Papua Barat, dikabarkan tertahan di Surabaya pasalnya tidak dapat menunjukkan kartu vaksinasi, saat hendak melakukan perjalanan.

Hal itu ditanggapi serius oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), sekaligus sebagai Anggota legislator perwakilan Papua Barat. Sanusi Rahangnimas yang ditemui di Hotel Mariat Sorong, Sabtu sore (26/3/22).

Ia mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat memberikan imbauan kepada gubernur dan Wali Kota Sorong, agar memberikan arahan kepada ASN yang berada dilingkup kerja mereka, yang belum melakukan vaksinasi agar segera divaksin.

“Terkait dengan kasus yang terjadi kemarin ada sekian ASN yang tidak bisa kembali ke Papua Barat, karena tidak bisa menunjukkan kartu vaksin sebagai wakil rakyat saya mengimbau. Kepada Gubernur dan Wali Kota Sorong, supaya bisa memberikan arahan kepada ASN yang berada di lingkup kerjanya,” terang Anggota legislator Papua Barat ini.

Lebih lanjut Ia berkata, para ASN dijadikan percontohan yang baik jika sebagian oknum ASN seperti ini otomatis akan merusak kinerja para ASN lainnya apalagi saat ini pihak kepolisian dengan gencarnya, melaksanakan vaksinasi ke berbagai masyarakat yang berada di pelosok negeri.

“Selama ini kita semua tahu, kalau ASN merupakan ujung tombak Gubernur, Bupati, Wali Kota dan pihak kepolisian itu menjadi contoh agar rame-rame mengimbau masyarakat, untuk melakukan vaksinasi dalam rangka mendukung program pemerintah dari pusat hingga daerah,” tuturnya.

Dengan tegasnya Sanusi sangat menyayangkan kejadian tersebut bisa terjadi begitu saja, seharusnya pemerintah lebih memperketat pengawasan, apalagi dengan adanya aplikasi peduli lindungi Ia merasa setiap perjalanan sangat dipermudah.

“Kelompok-kelompok mana dan pihak-pihak mana yang sengaja melakukan, tindakan seperti ini jangan lagi berbisnis di atas penderitaan rakyat. Karena saya juga jamin bahwa bisa jadi banyak pejabat daerah ini yang tidak melakukan vaksinasi,” lugasnya.

Dalam kesempatan tersebut Sanusi meminta agar pihak aparat penegak hukum, agar bisa menuntaskan kejadian seperti ini, sehingga tidak ada penyiksaan bagi rakyat kalangan bawah.

“Mari kita tunjukkan yang baik buat masyarakat, jika kita abdi negara, abdi masyarakat kita sendiri lalai dan melakukan suatu rekayasa atau. Suatu pembohongan terus rakyat ini mau kemana kasihan,” demikian tutupnya. (Fatrab)

Komentar