SORONG, PBD – Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau secara resmi membuka High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (26/02/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov PBD, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait.
Wakil Gubernur PBD Ahmad Nausrau menegaskan pentingnya pencermatan komprehensif terhadap perkembangan inflasi terkini di Papua Barat Daya.
Hal tersebut diakuinya mencakup analisis Indeks Perkembangan Harga (IPH), identifikasi komoditas penyumbang inflasi, hingga dinamika distribusi dan ketersediaan pasokan barang di seluruh wilayah provinsi.
“Kita harus memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan,” ujar Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Menurutnya, pengendalian inflasi memerlukan langkah terintegrasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta membangun komunikasi publik yang efektif guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Dirinya menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan semata tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk peran aktif Bank Indonesia, instansi vertikal, pelaku usaha, hingga masyarakat.
“Stabilitas harga adalah fondasi daya beli masyarakat. Jika inflasi terkendali, maka kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, dan iklim investasi semakin kondusif,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut turut dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama pengendalian inflasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Bank Indonesia sebagai wujud sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain membahas pengendalian inflasi, forum ini menyoroti percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD. Digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi, serta sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif dan konstruktif.
Melalui High Level Meeting ini diharapkan terbangun komitmen yang semakin kuat serta langkah konkret dan terukur dalam menjaga inflasi tetap terkendali, demi mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya secara berkelanjutan. (Jharu)
Komentar