SORONG,PBD – Guna meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengolahan keuangan negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sorong melaksanakan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan semester 1 tahun anggaran 2024 se-wilayah hukum Papua dan Papua Barat.
Mewakili Kepala Pengadilan Tinggi Papua Barat, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sorong, Beauty Elisabeth Simatau, secara resmi membuka kegiatan tersebut di Ruang sidang Utama “Cakra”, Selasa (25/6/24).
Acara konsolidasi penyusunan laporan keuangan tersebut, rencana akan berlangsung selama 4 hari dan diikuti oleh 55 peserta dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) se Papua dan Papua Barat.
Beauty Simatau ketika memberikan sambutan mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting, sebab Mahkamah Agung sebagai suatu entitas pelaporan pengunaan keuangan negara, sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
“Kami harapkan kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban dan transparansi pengolahan keuangan negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia,” katanya.
Menurutnya sebagai tuan rumah, tentu PN Sorong akan berupaya memberikan pelayanan terbaik sehingga konsolidasi penyusunan laporan keuangan bisa berlangsung dengan sukses dan lancar.
“Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta untuk mengikuti acara konsolidasi penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun anggaran 2024 se wilayah Papua dan Papua Barat,” ujar Beauty Simatau.
Pranata Keuangan APBN Mahkamah Agung Republik Indonesia Ahmad Khomaeni, turut memberikan arahan dan apresiasi kepada para peserta.
Ahmad menyampaikan bahwa jajaran PN, PA, Dilmil, dan PTUN di seluruh Papua dan Papua Barat yang telah ikut menyumbang keberhasilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meraih predikat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, patut diapresiasi
“Sejak tahun 2010, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dilmil dan PTUN di seluruh Papua telah ikut menyumbang keberhasilan MA RI meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” terangnya.
Diakuinya bahwa laporan keuangan dari jajaran Pengadilan se Papua dan Papua Barat sudah sangat baik, Sehingga Biro Keuangan Mahkamah Agung RI sangat mudah untuk menyempurnakan laporan tersebut. (Ali)
Komentar