Solidaritas OKP se-Kota Sorong Buka Suara Terkait BTT 500 Juta Tangani Banjir, Sebut Beli Gorengan Saja Tidak Cukup

SORONG, PBD – Solidaritas Organisasi Kemasyarakatan Pemuda/i (OKP/OKPI) se-Kota Sorong buka suara terkait persoalan banjir yang mengakibatkan sebagian besar wilayah Ibukota Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Jumat (8/3/24) kemarin, diterjang banjir.

Tercatat, terdapat 8 kelurahan diterjang banjir itu diantaranya, Kladufu, Klabulu, Klasabi, Sawagumu, Matalamagi, Klawuyuk, Remu dan Klasaman. Tak hanya itu, banjir turut merendam sejumlah ruas jalan protokol di Ibukota Provinsi termuda di Indonesia itu.

__ ___

Saat menggelar jumpa pers, Ketum Komisariat Hukum HMI Unamin Sorong, Manaf Rumodar blak-blakan menyebut dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 500 juta dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada Pemerintah Kota Sorong guna penanganan banjir dinilainya seperti membeli gorengan, namun menurutnya pembelian gorengan itu tidak mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Kota Sorong.

“Pemerintah saat ini tidak mampu menangani banjir, apalagi dengan memberikan Rp 500 juta, ini bagi kami beli gorengan dan kemudian dibagi-bagi ke masyarakat Kota Sorong saja tidak cukup, apalagi hanya 500 juta (bantuan hanya Rp 500 juta),” sebut Ketum Komisariat Hukum HMI Unamin Sorong, Manaf Rumodar saat jumpa pers disalah satu kedai di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (9/3/24).

Diterangkannya, banjir di Kota Sorong sudah menjadi salah satu mitologi (keyakinan) masyarakat bahwa setiap datangnya hujan akan terjadinya banjir yang berdampak buruk terhadap masyarakat Kota Sorong itu sendiri.

“Ini yang kemudian dalam kajian kami solidaritas OKP/OKPI dan masyarakat Kota Sorong melihat kurangnya kepekaan Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini terkhusus Wali Kota Sorong,” terangnya.

Manaf Rumodar menandaskan, pihaknya diuntungkan dengan kehadiran Provinsi Papua Barat Daya. Kendati demikian, pihaknya menilai banjir dari tahun 2021 hingga hadirnya Provinsi baru belum dapat menemukan satu antisipasi dan kinerja baik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam hal penanganan banjir.

Sementara itu, Ketum IMM Kota Sorong, Sahriyanto Boinauw merincikan bahwa terdapat sejumlah dampak banjir yang merugikan seluruh elemen masyarakat, diantaranya kerusakan properti, kerusakan ekonomi, kehilangan nyawa, kerusakan lingkungan, berdampak terhadap kesehatan, hingga gangguan sosial dan psikologis.

“Banjir dapat merusak rumah, bangunan komersial, dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, menyebabkan kerugian materi yang besar, banjir dapat mengganggu kegiatan ekonomi, baik secara langsung dengan merusak pertanian dan industri, maupun secara tidak langsung dengan mengganggu

distribusi barang dan layanan. Banjir sering kali menyebabkan korban jiwa, baik akibat tenggelam, tersapu arus, atau akibat penyakit yang menular setelah banjir, banjir dapat merusak ekosistem alami, mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, serta menyebabkan pencemaran air dan tanah,” rinci Ketum IMM Kota Sorong, Sahriyanto Boinauw.

“Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit akibat kontaminasi air dan limbah, serta memicu masalah kesehatan lain seperti penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, dan masalah mental akibat stres dan trauma. Banjir dapat menyebabkan kerusakan sosial, terutama bagi komunitas yang terkena dampaknya, dengan mengganggu kehidupan sehari-hari, mengakibatkan kepanikan, dan menimbulkan stres serta kecemasan pada warga yang terkena dampaknya,” lanjutnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Sorongnews.com, berikut media ini menghimpun poin tuntutan Solidaritas OKP/OKPI se-Kota Sorong sebagai berikut :

1. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membuat tim kajian mengatasi bencana banijir.

2. Mendesak Pj Wali Kota Sorong untuk melakukan pembangunan sistem drainase yang baik untuk mengalirkan air hujan.

3. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar melakukan pengelolaan sungai dan saluran air yang efisien.

4. Mendesak Pj Wali Kota Sorong untuk melakukan pembangunan tanggul atau bendungan untuk pengendalian aliran air.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan penghijauan dan pelestarian hutan untuk mempertahankan fungsi alamiah penyerapan air.

6. Mendesak Pj Wali Kota Sorong untuk melakukan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan perilaku hidup yang ramah lingkungan.

7. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap banijir, seperti rumah dan jalan yang ditinggikan.

Sebelumnya diberitakan Sorongnews.com, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan dana BTT sebesar Rp 500 juta kepada Pemerintah Kota Sorong guna membantu banjir pada Jumat (8/3/24), bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. (Jharu)

___ __ ___ ___

Komentar