SORONG, PBD – Salah satu pasangan calon Wali Kota Sorong, nomor urut 2, Septinus Lobat – Anshar Karim (Losari) pada debat pertamanya menggaungkan program unggulannya yaitu pendidikan gratis pada depan perdana Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong di Jakarta, Sabtu (26/10/24) lalu.
Menanggapi hal tersebut, mantan Wali Kota Sorong 2 periode, Lambertus Jitmau yang ditemui usai debat mengatakan bahwa ide tersebut sudah pernah uji coba untuk orang asli Papua khususnya orang Moi, tapi sangat berat karena tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong.
“Kalau ada yang berani kampanye itu, itu sangat keliru. Dia belum tahu APBD Kota Sorong berapa itu. APBD Kota Sorong mulai dari tahun pertama damai tahun 2020 dibawah 1 T (Triliun). Itu saja pengeluaran terbesar untuk bayar gaji pegawai,” ungkap Lambert.
Ia memaparkan bahwa jika pendidikan gratis mau ditanggung Pemda, Pemda mau kasih berapa. Misalnya 1 siswa 1 juta maka dikali dengan 120.000 siswa dari SD sampai SMA.
“Total 1 Triliun 200 juta. Berarti APBD habis untuk bayar pendidikan, berarti operasional dan gaji pegawai pemerintah bagaimana,” ujar Lambert.
Lambert berharap kepada kandidat yang maju sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong untuk berkampanye sesuai realita jangan janji yang pada akhirnya tidak bisa ditepati.
“Lihat kemampuan APBD dulu baru bisa gratiskan pendidikan,”tutup Lambert.
Ditempat yang sama, Pj Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Rondonuwu mengatakan bahwa untuk saat ini APBD Kota Sorong belum memadai untuk pendidikan gratis.
“Kalau Saya jika ada diversifikasi PAD, meningkatkan PAD bisa menjadikan untuk kemudian pendidikan di kota Sorong boleh disampaikan gratis. Karena jumlah sekolah di Kota Sorong dari SD sampai SMA 296. Asal PAD over target seperti daerah lain, hal itu bisa saja diwujudkan,”ujar Bernhard.
Upaya Pemkot Sorong untuk meningkatkan PAD juga mulai dilakukan dimasa kepemimpinan Bernhard Rondonuwu dengan kerjasama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri.
“Lebih utama kita tingkatkan PAD dan itu sudah mulai Kami lakukan dengan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri sebagai kuasa khusus untuk mengejar penunggak pajak,” sambung Bernhard.
Ia berharap upaya yang dilakukan olehnya dapat dilanjutkan oleh pemerintah besok yang terpilih.
Adapun APBD Kota Sorong pada tahun 2024 diketahui sebesar Rp1.210.578.435.300. (oke)
Komentar