SORONG, PBD – Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad menyebutkan bahwa dalam menjalankan program makan bergizi gratis bagi siswa, pihak sekolah tidak dibebankan dalam hal pembiayaan.
Dikatakannya bahwa, pembiayaan program makan bergizi gratis bagi siswa merupakan tanggungjawab pemerintah bukan tanggungjawabnya pihak sekolah.
“Tidak, sekolah itu tempatnya saja. Semua disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, Jumat (22/11/24).
Diterangkannya bahwa, pihak sekolah tidak dibebani apa-apa, melainkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap pihak sekolah mendapat segudang manfaat dari program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran.
“Sekolah tidak dibebani apa-apa, bahkan kita harapkan sekolah mendapatkan manfaat dari program ini,” tandasnya.
Lebih lanjut, disebutkannya bahwa, untuk harga se-porsi makan bergizi gratis di Papua Barat Daya diakuinya berada pada kisaran harga Rp 40.000 hingga Rp. 50.000, hal ini disesuaikan dengan letak dan kondisi wilayah, namun kedepannya pihaknya akan melakukan evaluasi.
“Kita dengar kalau di Jakarta kemarin harga Rp 27.000 berawal dari Rp 15.000. Kalau disini mulai Rp 40.000 hingga Rp. 50.000, saya kira wajar karena harga-harganya juga kan berbeda dimasing-masing wilayah, namun kita akan evaluasi semuanya,” sebutnya.
Ditambahkannya bahwa, dalam menjalankan program makan bergizi gratis itu, seusai arahan Presiden, program makan bergizi gratis harus berdampak signifikan bagi pertumbuhan perekonomian daerah, dengan bahan baku tidak mendatangkan dari luar daerah, namun memberdayakan bahan baku daerah setempat.
“Program makan bergizi gratis ini harus ada efek ekonomi di daerah, jadi bagaimana kita menyediakan bahan baku daging, sayur, telur semua dari disini, supaya ekonomi kita tumbuh. Gizi terpenuhi tetapi aspek ekonomi juga tumbuh, kita akan mempersiapkan ini, jangan sampai terjadi inflasi yang tinggi di daerah ini,” tandasnya. (Jharu)
Komentar