MERAUKE, PAPUA SELATAN – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan sebesar Rp 1,6 triliun.
Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Selatan.
Pantauan Sorongnews.com, acara penyerahan DPA 2023 SKPD di lingkungan Pemprov Papua Selatan berlangsung di Swiss-belHotel Merauke, Papua Selatan, Senin (3/4/23).
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan, penyerahan DPA 2023 SKPD Pemprov Papua Selatan itu menandai dimulainya pemerintahan PPS.
“Pimpinan OPD agar segera menindaklanjuti pelaksanaan program di OPD masing-masing setelah menerima DPA hari ini,” tuturnya.
Orang nomor satu di Papua Selatan ini menjelaskan, pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2023 untuk menyukseskan 3 agenda penting yaitu politik, pembangunan dan pelayanan publik.
Pj Gubernur Safanpo mengingatkan, untuk agenda pembangunan dan pelayanan publik dari seluruh OPD di PPS tahun ini diburu waktu yang terbatas hanya 7 bulan.
Mengingat November 2023, semua OPD harus menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran.
Selanjutnya, 15 Desember 2023 terakhir ditetapkan untuk dapat memasukkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban anggaran.
“Oleh karena itu, waktu efektif melaksanakan agenda pembangunan dan pelayanan publik tersisa 7 bulan,” ungkap mantan Rektor Uncen.
Sedangkan untuk agenda politik mengikuti jadwal dan tahapan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bawaslu dan KPU RI.
Mulai dari rekrutmen keanggotaan DPD RI, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten/kota dan pemilihan presiden serta pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati.
Diakuinya, tahapan awal agenda politik sudah dilakukan ditahun ini oleh Pemprov Papua Selatan dan puncaknya berlangsung 2024.
Dikesempatan tersebut, Pj Gubernur Safanpo mengintruksikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruh OPD untuk melayani masyarakat dengan adil, bekerja dengan dedikasi yang tinggi dan mengabdi tanpa pamrih.
“Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan dengan adil. Oleh karena itu, kita semua dalam memberikan pelayanan diberbagai sektor harus berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat,” pesannya.
“Jangan hanya melaksanakan pekerjaan kalau diawasi. Tapi lakukanlah tugas dan pengabdian secara ikhlas. Tuhan akan memperhitungkan,” tegas putera Papua yang pernah menjabat Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan.
Dia menjelaskan, ketika semua orang diperlakukan adil dan tumbuh serta berkembang bersama-sama maka tidak akan ada protes, kritik, atau ungkapan kekecewaan dari masyarakat.
Demikian halnya ketika semua orang tidak tumbuh karena ada kendala yang dialami maka masyarakat masih bisa menerima dengan ikhlas.
Namun, apabila pemerintah dalam memberikan pelayanan publik tidak berlaku adil dan menguntungkan sekelompok atau segelintir orang maka akan ada banyak protes dan ungkapan kekecewaan dari masyarakat.
“Cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara memulainya. Selain itu, seluruh lapisan masyarakat berkewajiban untuk turut serta menyukseskan agenda-agenda nasional dan program pemerintah yang dilaksanakan mulai tahun ini sampai tahun depan,” tandas Pj Gubernur Safanpo.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng, Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, Karo Umum Setda Papua Selatan, Jaswadi, Staf Ahli Gubernur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PPS, Mansur beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Danlantaml XI, Brigjen TNI (Mar) Gatot Mardiyono dan Danrem 174/Anim Ti Waninggap (ATW), Kolonel Inf Agus Widodo. (Hidayatillah)
___
__
___
___
___
___
___
___
__
___
__
__
__
___
Komentar