SORONG, PBD – Realisasi APBN Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan 28 Februari 2023 Mendekati akhir Kuartal I 2023, Purchasing Managers’ Index (PMI) PMI Indonesia masih berada di zona ekspansi bersama Tiongkok dan Vietnam yang juga pulih, sementara sebagian negara besar masih di zona kontraksi.
Risiko global juga masih dibayangi oleh tingginya inflasi di negara maju yang masih jauh di atas suku bunga acuan, sementara di negara berkembang, inflasi sudah berada di bawah suku bunga acuan.
____
____
____
____
Sementara itu, prospek perekonomian domestik masih kuat dan diproyeksikan tumbuh stabil di Kuartal I 2023. Selain itu, kinerja Rupiah dan pasar SBN juga masih terjaga, namun demikian gejolak dan sentimen di pasar keuangan perlu terus dicermati. Kinerja APBN pada Februari 2023 mencatatkan surplus didukung tren belanja yang positif, serta diimbangi kinerja pendapatan yang masih kuat. Meski demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
Di level regional, APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya juga menunjukkan kinerja yang baik. Dari segi pendapatan perpajakan yang dikelola KPP Pratama Sorong sampai dengan 28 Februari 2023 sebesar Rp137,46 miliar atau 9,88% dari proyeksi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp1.390,74 miliar.
Persebaran daerah yang menyumbangkan penerimaan pajak masih didominasi dari Kota Sorong dan Kabupaten Sorong masing-masing sebesar Rp84,53 miliar dan Rp22,72 miliar atau 78,02% dari total penerimaan.
Sedangkan dari jenis penerimaan pajak, penerimaan terbesar disumbangkan PPN/PPnBM dan PPh Non Migas yaitu masing-masing sebesar Rp71,88 miliar dan Rp62,12 miliar atau 97,48% dari total penerimaan.
Penerimaan perpajakan disumbang dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Konstruksi, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis, dan sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan.
“Mengingat begitu pentingnya penerimaan pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, kami menegaskan kembali kepada Bendahara Satuan Kerja terkait pelaksanaan PMK Nomor 59/PMK.03/2022, yang pada intinya terkait pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah agar dilaksanakan dengan seksama,” terang Kepala KPP Pratama Sorong, Bambang Setiawan saat press release di Sorong, Selasa (21/3/23).
Sementara itu Kepala KPPN Sorong, Budi Hartadi mengatakan dari sisi belanja, sampai dengan 28 Februari 2023 realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan KPPN Sorong sebesar Rp1.056,56 miliar atau sebesar 9,07 persen dari total anggaran Rp11.652,35 miliar.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp228,12 miliar atau 8,52 persen dari anggaran Rp2.677,91 serta transfer ke daerah sebesar Rp828,43 miliar atau 9,23 persen dari anggaran miliar sebesar Rp8.974,44 miliar.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp123,76 miliar (12,49 persen dari anggaran sebesar Rp991,10 miliar), belanja barang sebesar Rp78,53 miliar (7,05 persen dari anggaran sebesar Rp1.114,52 miliar) dan belanja modal sebesar Rp25,83 miliar (4,56 persen dari anggaran sebesar Rp566,22 miliar). Sedangkan belanja bansos sampai dengan 28 Februari 2023 belum ada realisasi dari anggaran sebesar Rp6,06 miliar.
Sedangkan realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp294,90 miliar (16,87 persen dari anggaran sebesar Rp1.748,48 miliar), Dana Alokasi Umum sebesar Rp533,54 miliar (14,47 persen dari anggaran sebesar Rp3.686,22 miliar) dan DAK Non Fisik sebesar Rp20,78 (4,01 persen dari anggaran sebesar Rp517,74 miliar). Sedangkan DAK Fisik (anggaran Rp1.039,31 miliar), Dana Otsus dan Insentif Fiskal (anggaran Rp1.285,36 miliar) serta Dana Desa (anggaran Rp697,33 miliar) belum ada penyaluran sampai dengan 28 Februari 2023.
Dalam negeri ekonomi kita masih sangat baik. Kuartal I kita optimis akan tetap terjaga stabil dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tadi didukung dari data-data penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bea cukai.
Kinerja APBN di 2023 sampai Februari jauh lebih bagus dibanding Februari tahun lalu. APBN akan tetap menjadi instrumen yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia. Shock yang mungkin terjadi akibat goncangan ekonomi global harus terus kita antisipasi. Untuk itu, APBN akan terus responsif dan fleksibel. (Oke)
Komentar