SORONG, PBD – Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) hasil kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Program ini berfokus pada tiga isu strategis yakni penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penanganan ketimpangan. SKALA hadir sebagai pendorong transformasi tata kelola dan layanan dasar yang lebih adil dan merata.
SKALA bekerja erat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kementerian PPN/Bappenas untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Visi pembangunan PBD menempatkan prioritas pada pembangunan manusia, transparansi tata kelola, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP), khususnya dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara efektif.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menegaskan bahwa sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi kunci sukses pembangunan.
“Arah kebijakan nasional harus bisa diterjemahkan ke dalam program daerah. Bahkan, bila daerah memiliki pendekatan yang lebih baik, semestinya bisa berkontribusi lebih besar dari target nasional,” ungkap Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki dalam jumpa pers di Aston Hotel Sorong, Rabu (7/5/25).
Ia menyebut salah satu target nasional yang sangat menantang adalah penurunan angka kemiskinan dari 8,57% menjadi 5% pada 2029. Artinya, sekitar 12 juta warga Indonesia harus keluar dari garis kemiskinan dalam waktu lima tahun, atau sekitar 2,5 juta orang per tahun.
Menurutnya, salah satu terobosan yang diinisiasi adalah pembangunan sistem data sosial ekonomi terpadu bernama SAIK +. Sistem ini menyediakan informasi akurat terkait status kemiskinan, pekerjaan, hingga status sebagai OAP, dan menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial, pelatihan kerja, serta layanan pendidikan dan kesehatan.
“SAIK + menjadi model bagaimana data tunggal digunakan untuk menargetkan intervensi sosial secara tepat sasaran,” terangnya.
Ditambahkannya, SKALA dan Pemprov PBD menjalankan program inklusi sosial yang menargetkan kelompok rentan, seperti OAP miskin, penyandang disabilitas, lansia, serta keluarga tidak mampu.
“Melalui pendekatan lintas sektor, masyarakat diberikan akses terhadap Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), bantuan sosial, pendidikan, hingga pelatihan kerja,” paparnya.
Sementara itu, Kepala BAPPERIDA Papua Barat Daya, Rahman menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan fokus utama daerah dan sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur PBD. Ia menyoroti pentingnya integrasi dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan nasional.
“Saat ini, angka kemiskinan di Papua Barat Daya masih di kisaran 16,48% hingga 17,03%, jauh di atas target nasional sebesar 8%. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi dengan kerja cerdas, kerja keras, dan kerja cepat,” tegas Rahman.
Ia mengajak semua pihak, termasuk NGO, swasta, dan media untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan membangun kolaborasi.
“Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk mencapai visi bersama,” ajaknya.
Selain itu, Team Leader SKALA, Petraca Karetji menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk berjalan selama delapan tahun, terbagi dalam dua fase. Fase pertama dimulai sejak 2023 dan akan berlangsung hingga akhir 2026. Jika disetujui, fase kedua akan dilanjutkan hingga 2030. Total anggaran yang disiapkan mencapai 160 juta dolar Australia.
“Program ini dijalankan oleh tiga kementerian di tingkat pusat, Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu dan mencakup sepuluh provinsi, termasuk Papua Barat Daya,” ucap Team Leader SKALA, Petraca Karetji.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan serta pemanfaatan sistem yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan dasar.
“Kami ingin memastikan bahwa berbagai inovasi yang sudah ada bisa dijalankan dan dikembangkan secara berkelanjutan,” tandasnya. (Jharu)
Komentar