SORONG, PBD – Sebanyak enam Gubernur se-Tanah Papua bersama 42 Bupati dan Wali Kota menghadiri pertemuan bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025) lalu.
Salah satu kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Pertemuan strategis itu turut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet serta jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Usai pertemuan, Gubernur Elisa Kambu kepada Sorongnews.com, Jumat (19/12/2025), menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas perhatian Presiden Prabowo terhadap Papua.
“Pertama-tama kita bersyukur karena Bapak Presiden, setelah hampir satu tahun dua bulan menjabat, memberikan kesempatan kepada para kepala daerah se-Tanah Papua untuk bertemu langsung di Istana Negara. Puji Tuhan, pertemuannya luar biasa dan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Menurutnya, Presiden Prabowo menerima secara langsung para gubernur, bupati, dan wali kota bersama Komite Percepatan Pembangunan Papua, serta memberikan arahan strategis terkait percepatan pembangunan di wilayah Papua.
“Bapak Presiden berkenan menyampaikan berbagai kebijakan strategis yang diharapkan bisa dimanfaatkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua. Secara umum, fokusnya tetap pada percepatan pembangunan Papua,” jelasnya.
Beberapa sektor utama yang menjadi perhatian Presiden antara lain pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah diakuinya turut diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai tantangan dan kondisi riil yang dihadapi di lapangan.
Elisa Kambu menegaskan bahwa para kepala daerah berharap adanya perlakuan dan kebijakan khusus dari pemerintah pusat bagi Papua, mengingat kondisi historis dan keterlambatan pembangunan dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Kita di Papua ini memulai dari titik yang berbeda. Daerah lain di Indonesia sudah lebih dulu berkembang, sementara Papua baru berintegrasi secara de facto dan de jure pada tahun 1969. Jadi secara historis kita memang tertinggal,” ucapnya.
Elisa menyinggung bahwa peradaban dan pembangunan di Papua baru benar-benar masuk jauh lebih belakangan dibandingkan wilayah lain, bahkan jika dibandingkan dengan perkembangan global.
“Di beberapa wilayah seperti Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, dan sebagian Raja Ampat, sentuhan pembangunan itu masih sangat baru. Pendidikan dan kemajuan peradaban baru benar-benar dirasakan setelah integrasi, itupun belum merata,” paparnya.
Gubernur Elisa Kambu berharap hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata yang berpihak pada Papua, sehingga kesenjangan pembangunan dapat dipersempit dan kesejahteraan masyarakat Papua semakin meningkat.
Ia berharap dana Otsus di Papua juga tidak dikurangi sehingga pembangunan lebih optimal. (Jharu)
Komentar