SORONG, PBD – Mencegah terjadinya pungutan liar pada musim pendaftaran CPNS atau lowongan kerja lain, Ketua Forum Tenaga Kerja Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Barat Daya, Jolfin Karet meminta kepada Pj Wali Kota Sorong untuk menertibkan sumber keaslian Papua hanya dari lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP).
Hal ini disampaikan Jolfin bersama anggota lainnya saat menemui Pj Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu di ruang rapat Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (22/8/24).
“Kami berterima kasih kepada Bapak Pj Wali Kota Sorong yang menelpon Kami sebelum Kami bersurat meminta audience. Beliau langsung menjemput bola supaya Kami bisa mendengarkan masukan serta ikut mensosialisasikan terkait penerimaan CPNS kepada Pencaker OAP,” ungkap Jolfin.
Dikatakan oleh Jolfin, sudah ada beberapa laporan dari Pencaker OAP yang dimintai sejumlah uang oleh oknum dari Lembaga Adat atau DAP.
“Jadi kami minta Pak Pj Wali Kota supaya menyepakati bahwa surat rekomendasi keaslian Papua hanya dari Lembaga MRP. Hal ini supaya tidak ada pungli dari lembaga-lembaga adat. Lembaga adat ini banyak dan MRP sudah menjadi perwakilan lembaga adat, jadi fungsi MRP salah satunya membuat rekomendasi kepada Pencaker,” pinta Jolfin dihadapan Benru, sapaan akrab Pj Wali Kota Sorong.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu sepakat bahwa rekomendasi keaslian OAP hanya bersumber dari MRP. Mengingat MRP adalah lembaga kultur yang mewakili adat, agama dan perempuan.
“Mereka ini kan baru mencari kerja, jadi jangan dipersulit dengan biaya-biaya. Saya sepakat dengan kalian, bahwa rekomendasi hanya dari MRP dan ini akan menjadi catatan saat seleksi administrasi oleh panitia seleksi CPNS,” tegas Benru.
Selain menyepakati soal rekomendasi keaslian OAP, forum ini juga membahas soal kuota CPNS OAP dan non OAP untuk formasi penerimaan tahun 2021 dan mempersilahkan pencaker melalui forum yang ada untuk duduk bersama membahas informasi yang belum jelas langsung kepadanya. (oke)
Komentar