SORONG, PBD- Pemrov Papua Barat Daya dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika, melakukan Launching Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Bimbetk Penerapan E-Office Operator dilingkup Pemerintah Papua Barat Daya.
Pj Gubernur PBD, Mohammad Musa’ad, turut hadir memberikan sambutan sebelum membuka Launching yang dilakukan dalam salah satu hotel Kota Sorong, Senin (25/9/23).
“Kalau hari ini sudah launching TTE maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berlama-lama suatu-surat itu ditindaklanjuti karena tidak harus menunggu Bapak/Ibu datang di kantor untuk menandatanganinya,” ungkap Pj Gubernur, Mohammad Musa’ad.
Beber Pj Gubernur, pihaknya tidak akan mendengar lagi sudah satu minggu surat masih ada di meja Kepala SPPD, mau satu minggu apalagi karena hari ini dikirim hari ini juga tanda tangan terkecuali tidak ada sinyal hp.
“Tapi sepanjang ada sinyal ada jaringan tidak ada alasan untuk menunda pelayanan masyarakat, hari ini diketik dan kita semua bisa melihat kalau ingin dikoreksi akan dikoreksi terlebih dahulu lalu dikirim untuk ditandatangani,” jelasnya.
Tegasnya, kita sudah tidak seperti dulu lagi seperti zaman pensiun tunggu sampai lima bulan baru SK-nya keluar, jaman sudah semakin canggih dengan perkembangan elektronik yang ada.
Maka Musa’ad harap, melalui launching ini tidak ada lagi pelayanan yang tertunda tetapi seharusnya dipercepat, agar masyarakat pun merasakan pelayanan sejati dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Sementara Sandiman Ahli Pratama Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE) RI, David Sitorus, menuturkan TTE merupakan salah satu solusi untuk mempercepat proses birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Saat ini pemanfaatan TTE sudah banyak mendapat apresiasi baik dari pemerintah pusat maupun daerah semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan berbanding lurus dengan tingkat risiko dan ancaman keamanannya,” ucap David Sitorus.
Oleh karena, Sambungnya, keamanan siber dibutuhkan sebagai upaya untuk melindungi seluruh lapisan ruangnya termasuk aset informasi yang ada di dalamnya dari ancaman dan serangan siber.
Sehingga, melalui kegiatan ini kami berharap balai sertifikasi elektronik dapat memberikan dukungan yang optimal khususnya dalam perlindungan data dan informasi di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya.
Jelasnya, untuk menciptakan ekosistem digital dan efisien sekaligus mendukung program Kepemerintahan dalam sistem elektronik harus menjamin autentikasi dokumen.
“Pada akhirnya BSRE akan mendukung penuh pelaksanaan implementasi serta sertifikat elektronik dalam rangka transformasi digital dalam mendukung administrasi pemerintahan dan memberikan perlindungan yang aman,” tutupnya. (Mewa)
Komentar