SORONG, PBD – Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musaad menyerahkan bantuan berupa pencaharian alternatif bagi 35 homestay di Raja Ampat. Penyerahan diberikan di tengah-tengah expo pembangunan Papua Barat Daya di ACC Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (17/11).
“Pemerintah melalui BLUD UPTD pengelolaan KKP Raja Ampat memberikan bantuan dan penghargaan kepada para pengelola homestay di Raja Ampat. Dimana penilaian bahwa pengelola homestay ini telah memanfaatkan kondisi Raja Ampat sebagai wilayah konservasi dan di tengah-tengah itu mereka bisa mendapatkan pekerjaan alternatif dalam bentuk homestay. Kita pemerintah juga berikan apresiasi karena pengelola semuanya anak asli Raja Ampat, Asli Papua dan mereka telah membuka lapangan kerja juga bagi masyarakat sekitar. Mereka tidak perlu bawa-bawa Map untuk melamar jadi PNS atau jadi politisi, mereka membuktikan bahwa menjadi pengusaha mereka bisa sukses,” terang Musaad.
Ia menambahkan bahwa pada kesempatan itu juga banyak masukan dari sejumlah pengelola homestay, mulai dari jaringan listrik, jaringan telepon seluler, keterbatasan bahasa inggris, akses peningkatan SDM dibidang pariwisata dan lain sebagainya. Ia pun sempat memanggil sejumlah BUMN terkait keluhan pengelola homestay dan menunjuk Asistennya untuk ditindaklanjuti dengan serius.
“Ini sudah menjadi catatan dan akan langsung ditindak lanjuti dengan OPD teknis, misalnya pelatihan bahasa inggris dan pariwisata, Kami sudah kerjasama dengan Unhas dan Swiss, nanti kedepannya akan dikembangkan wisata disana dan kembali ke Papua Barat Daya bisa mengembangkan wisata, termasuk pengembangan homestay berkelas internasional,” ujar Musaad.
Ia berharap kehadiran BLUD UPTD pengelolaan KKP Raja Ampat dapat membantu membina pengusaha homestay dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor wisata yang telah naik kelas apalagi setelah adanya penghargaan geopark oleh UNESCO yang diperoleh pemerintah belum lama ini di Maroko.
Sementara itu, Kepala BLUD UPTD pengelolaan KKP Raja Ampat, Syafri Tuharea, menjelaskan bahwa dasar kehadiran BLUD adalah ada satu kawasan konservasi di mana masyarakat hidup di dalamnya. Oleh karena itu pemerintah membuka kesempatan untuk pemanfaatan kawasan konservasi. Dimana kawasan konservasi ibarat hotspot, maka orang akan datang mencari hotspot . Sehingga pemerintah mendorong masyarakat untuk bisa mengambil manfaat orang yang datang ke Raja Ampat.
“Di satu sisi bagaimana mendorong memperkuat upaya ekonomi kecil masyarakat yang memang sudah eksisting, yang kedua adalah bahwa kita juga mengurangi upaya terhadap tekanan terhadap kawasan konservasi. Oleh karena itu mata pencaharian alternatif ini adalah salah satu hal yang sangat penting jadi mereka tidak harus kita dorong dengan kasih bantuan perahu untuk menangkap ikan alat pancing tapi banyak lapangan kerja di luar itu yang timbul akibat adanya satu kawasan konservasi,” ujar Syafri.
Ia menambahkan bahwa ada tugas utama BLUD dalam tiga aspek yang harus dilakukan pertama upaya pelestarian kemudian upaya perlindungan dan upaya pemanfaatan. 3 aspek ini yang tidak bisa lepas dari satu sama lain.
“Di aspek pemanfaatan Inilah kita mendorong bekerja sama untuk lebih terstandar lagi dia punyanya agar mereka tidak terdapat tergerus atau tersingkirkan dari pemodal kuat. Dari sisi pemerintah kita harus memperkuat ini, Jadi kami membagikan barang ini mungkin tidak ada artinya secara nilai. Tapi kita lebih agar bisa terstandar ini. Segala peralatan kita coba pendekatan. Nah misalkan contoh kecil mereka para bule-bule itu butuh sprei yang warna putih, mereka bule-bule suka peralatan mereka higienis, jadi Kami penuhi standar itu. Jadi bantuan kali ini adalah memenuhi standar awal dalam pelayanan wisatawan,” imbuh Syafri.
Salah satu pengelola Homestay, Alfred Mantansan yang mengelola resort di Kali Biru dan Jeti Kali Biru mengungkapkan apresiasi atas bantuan dari BLUD UPTD pengelolaan KKP Raja Ampat, Ia menambahkan bahwa saat ini sebagai anak asli Raja Ampat telah berhasil mengembangkan homestaynya dengan merekrut 18 pekerja lokal dan belajar dengan otodidak. Ia mengatakan belum ada upaya penambahan kapasitas pekerjanya baik dalam segi pelatihan ataupun bahasa, sehingga Ia berharap ada upaya pelatihan pengelola homestay dan tenaga kerjanya.
Selain Alfred ada juga pengelola homestay lainnya yang meminta agar pemerintah memperhatikan pelayanan dasar pariwisata yaitu listrik, jaringan internet dan fasih berbahasa asing. (oke)
Komentar