SORONG, PBD – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi membuka kegiatan Pendampingan Kebijakan Pelayanan Publik yang digelar bertempat di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, Rabu (13/10/25).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, serta sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya.
Pembukaan ditandai dengan penabuhan tifa bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa hasil evaluasi pelayanan publik tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata, melainkan harus diikuti dengan rencana aksi konkret yang mampu meningkatkan sistem dan kualitas pelayanan secara nyata.
“Setiap rekomendasi harus ditransformasikan menjadi langkah-langkah nyata dalam perbaikan sistem prosedur dan kualitas pelayanan. Transformasi pelayanan publik tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Butuh kolaborasi lintas sektor, sinergi antar pemerintah daerah, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat. Mari kita satukan langkah,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Ia mengingatkan betapa pentingnya koordinasi dan semangat kerja bersama agar pelayanan publik tidak hanya cepat, tetapi turut bermartabat dan manusiawi.
“Kegiatan Pendampingan Kebijakan Pelayanan Publik ini merupakan alat manajemen kinerja yang strategis dalam mendorong peningkatan mutu layanan,” imbuhnya.
Gubernur Elisa turut mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta kemampuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan evaluasi pelayanan publik secara berkelanjutan.
“Saya mengajak seluruh jajaran perangkat daerah dan unit pelayanan publik untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, memahami dan berkomitmen menjalankan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Dengan pelayanan publik yang semakin baik, kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan pembangunan daerah akan berjalan lebih hebat,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Ajib Rakhmawanto menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya di Papua Barat Daya menjadi bagian dari upaya pembinaan dan penguatan pelayanan publik secara umum di wilayah Papua.
“Kami ingin memastikan seluruh kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat berjalan dengan baik. Data kami menunjukkan beberapa nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) di wilayah ini sudah mencapai kategori B, namun kami berharap ini bisa lebih ditingkatkan,” kata Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Ajib Rakhmawanto.
Dirinya membeberkan bahwa perlunya peningkatan standar pelayanan, maklumat pelayanan, partisipasi masyarakat melalui survei dan media pelaporan, serta pengembangan inovasi dalam pelayanan publik.
Sembungnya, beberapa inovasi yang didorong antara lain sarana multi channel pelayanan seperti pelayanan jemput bola, pelayanan mandiri, dan pelayanan terpadu lainnya.
“Harapan kami, kebijakan-kebijakan ini dapat terus dibina dan ditingkatkan sehingga layanan publik di Papua dapat lebih optimal dan memberikan kemudahan serta kepuasan bagi masyarakat,” tutupnya.
Acara pendampingan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kepercayaan masyarakat di Papua Barat Daya, mendukung percepatan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan bermartabat. (Jharu)
Komentar