SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Pengentasan Kemiskinan Ekstrem bertempat di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (31/3/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara simbolis oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat Daya, Yakob Kareth ditandai dengan penabuhan tifa sebagai simbol dimulainya agenda strategis daerah.
Pj Sekda PBD Yakob Kareth menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan program prioritas nasional yang harus dijalankan secara serius dan terkoordinasi, termasuk di wilayah Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru.
Dirinya menyampaikan bahwa berbagai pendekatan terhadap definisi kemiskinan masih beragam, baik dari sisi regulasi pemerintah, kajian akademisi, maupun perspektif lembaga internasional. Namun demikian, menurutnya, yang paling penting yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu membaca realitas sosial masyarakat secara tepat.
“Kemiskinan ekstrem ini menjadi prioritas kita. Namun kita juga perlu melihat secara objektif dan mendalam, apakah data yang ada benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat,” ujar Pj Sekda PBD Yakob Kareth.
Lebih lanjut, dirinya memandang kondisi kehidupan masyarakat di masa lalu yang hidup sederhana namun tetap bertahan, sehingga hal tersebut menjadi bahan refleksi dalam memahami konsep kemiskinan saat ini.
Yakob menekankan pentingnya validitas data dalam menentukan kebijakan. Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam membaca data dapat berdampak pada ketidaktepatan program yang dijalankan.
“Kita harus memastikan data yang digunakan benar-benar akurat, sehingga intervensi yang dilakukan pemerintah tepat sasaran dan mampu mengurangi kemiskinan ekstrem secara nyata,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Edison Kambu menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem merupakan isu nasional yang membutuhkan penanganan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, salah satu kunci utama keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem yakni tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mengintegrasikan berbagai sumber data, serta memastikan adanya satu data kemiskinan ekstrem yang dapat digunakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan,” kata Ketua Panitia Penyelenggara, Edison Kambu.
Dirinya menuturkan, kegiatan ini mengacu pada Instruksi Presiden terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang menekankan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar perencanaan program.
“Pelaksanaan rapat koordinasi ini untuk mengintegrasikan basis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait sekaligus mendorong komitmen bersama dalam menggunakan data yang telah disinkronkan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan,” paparnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi dalam memperbarui data kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan, sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Jharu)
____
_____
_____
_____
_____
____
Komentar