JAKARTA, – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) melakukan audiensi resmi dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf bertempat di kediaman Menteri Haji dan Umrah di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (26/9/25).
Pertemuan ini bertujuan membahas percepatan pelayanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Papua, termasuk usulan menjadikan Sorong Papua Barat Daya sebagai embarkasi haji direncanakan dimulai pada tahun 2027 mendatang.
Rombongan Pemprov PBD dipimpin langsung Wakil Gubernur PBD Ahmad Nausrau dan turut didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperida) Rahman, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat (Otsus dan Kesra) Anhar Akib Kadar serta anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya Febry Jein Andjar.
Dalam audiensi tersebut, Wagub PBD Ahmad Nausrau menyampaikan salam hangat dari Gubernur PBDserta apresiasi atas kesempatan melakukan dialog langsung dengan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf.
Wagub memaparkan pokok-pokok hasil Rapat Kerja Gubernur se-Tanah Papua yang berfokus pada peningkatan pelayanan ibadah haji dan umrah.
Dalam paparannya, Wagub menekankan pentingnya peningkatan kuota dan layanan khusus bagi jamaah haji asal Papua. Ia menyebut bahwa tingginya biaya, kendala geografis, dan keterbatasan akses transportasi membuat perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Letak strategis Kota Sorong sebagai hub transportasi se-Tanah Papua menjadikannya sangat relevan untuk dikembangkan sebagai pusat embarkasi haji,” ungkap Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Dirinya menjelaskan bahwa Sorong merupakan daerah paling kondusif dari sisi keamanan, didukung kehadiran satuan militer dan kepolisian.
Sementara itu,Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyambut baik inisiatif dari Papua Barat Daya. Ia menyampaikan bahwa saat ini syarat penetapan embarkasi penuh mensyaratkan minimal 4.000 jamaah. Namun untuk Papua yang jumlah jamaahnya masih di bawah ambang batas, pendekatan bertahap menjadi solusi paling realistis.
“Untuk tahap awal, pemerintah pusat membuka opsi embarkasi antara mulai tahun 2027. Kami akan memfasilitasi pemanfaatan hotel-hotel di Sorong sebagai asrama haji sementara, sambil menunggu pembangunan asrama haji permanen,” terang Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf.
Ia menegaskan komitmen untuk berkoordinasi lintas kementerian termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan guna memastikan langkah-langkah lanjutan berjalan efektif.
Audiensi berlangsung hangat dan menghasilkan kesepahaman awal antara kedua pihak. Pemerintah pusat mendukung penuh rencana embarkasi di Sorong Papua Barat Daya, sementara pemerintah daerah menegaskan kesiapan Kota Sorong dari sisi lokasi, infrastruktur, dan keamanan.
Salah satu poin penting yang disepakati yakni perlunya pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang akan mengawal rencana ini menuju realisasi, termasuk penyusunan roadmap dan kajian teknis untuk mewujudkan embarkasi haji antara pertama di Tanah Papua.
Audiensi ditutup dengan ucapan terima kasih dari Wagub PBD atas perhatian dan dukungan Menteri Haji dan Umrah RI. Pemprov PBD berharap agar hasil pertemuan ini segera ditindaklanjuti secara konkret demi memberikan pelayanan ibadah haji dan umrah yang lebih baik, adil, dan merata bagi masyarakat di tanah Papua. (*/Jharu)
Komentar