RAJA AMPAT, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan misi dalam bulan Kemerdekaan dengan melakukan perjalanan menggunakan KRI dr Wahidin Sudirohusudo (WSH)-991 dari Sorong menuju Pulau Terluar NKRI di Pulau Fani, sejak Minggu Sore (20/8/23) hingga Selasa (22/8/23).
Puncak kegiatan pada Senin (21/8/23) diawali dengan mobilisasi peserta sebanyak 200an orang dari KRI WSH menembus gelombang tinggi menggunakan kapal LCT dan Ambulance KRI menuju dermaga Pulau Fani. Kedatangan ratusan peserta dan pejabat OPD disambut warga kepulauan Ayau Raja Ampat untuk berbagai kegiatan di pos Penjagaan Pulau Terluar milik TNI AL.
Kegiatan utama di Pulau Fani adalah pembentangan bendera merah putih, diawali penyerahan bendera merah putih oleh kepala kampung kepada tiga orang Paskibraka dilanjutkan penyerahan kepada tiga orang anggota Marinir.
Pembentangan bendera sepanjang 78 meter dilakukanPaskibraka di tapal batas NKRI dengan Negara Palau itu berjalan lancar dengan penuh suka cita. Setelah pembentangan bendera dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada warga, berupa beras, minyak goreng dan telur, serta pembagian peralatan olah raga dan sollar cell kepada Dansatgas Pulau Fani.
Dilanjutkan dengan peninjauan bakti Kesehatan, bazar makanan oleh warga Ayau dan meninjau pos pulau terluar Pulau Fani. Terlihat, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad didampingi OPD terkait berdialog dengan warga dan menemukan sejumlah keluhan dan masukan warga kepada pemerintah. Selain itu, Ia pun prihatin dengan fasilitas Pos Pulau Fani.
“Kehadiran kami di Pulau Fani ini, untuk kembali menegaskan bahwa Pulau Fani, Kepulauan Ayau merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat Daya dan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai sejengkal pun bagian negara ini jatuh kepihak asing, oleh karena itu, terima kasih kepada warga Ayau dan Satgas Marinir yang telah menjaga pulau terluar dari NKRI,” ujar Musa’ad.
Mewakili Kepala daerah Kabupaten Raja Ampat,Kepala Distrik Ayau, Frits Dimara mengucapkan terima kasih kepada PemerintahProvinsi Papua Barat Daya yang turun dengan kekuatan penuh untuk mendengar keluhan warga. Ia berharap dengan kehadiran pemerintah dapat kendala dankeluhan warga dapat segera teratasi.
Sayangnya, Dari 400an penumpang KRI tidak semua peserta pengibaran bendera di Pulau Fani dapat merasakan suasana pengibaran bendera karena keterbatasan transportasi dari KRI ke Pulau Fani serta gelombang yang cukup tinggi dan fasilitas dermaga yang belum memadai.
“Kami kecewa sekali karena tidak bisa ikut moment bersejarah di Pulau Fani. Kalau tidak bisa turun, lebih baik kami tidak usah jauh-jauh kemari, berjam-jam diatas kapal kalau akhirnya tidak bisa turun ikut pengibaran bendera. Kalau masalah transportasi, seharusnya jauh-jauh hari sudah dipikirkan dan diantisipasi, kalau masalah gelombang, kenapa yang lain bisa baru kita tidak bisa,” ujar salah satu peserta Ibu Anis, bendahara KNPI.
Salah satu tim kesehatan yang dipersiapkan untuk bakti kesehatan oleh Pemprov PBD pun terpaksa batal melakukan misi kemanusiaan akibat tidak diberangkatkan ke Pulau Fani.
“Kami sudah siapkan tim medis dan obat-obatan, begini katanya mereka pakai tim medis dari RSAL saja. Kalau tahu demikian, Kami gak perlu diundang dan jauh-jauh kesini. Panita benar-benar tidak siap sekali,” kesal dr Susi.
Mereka pun berharap agar panitia kedepannya lebih siap lagi dalam menyiapkan keperluan kegiatan apalagi dengan jarak tempuh yang cukup jauh. (oke)
Komentar