MERAUKE, PAPUA SELATAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar workshop kompilasi statistik sektoral dalam penyediaan data pembangunan dan pelembagaan sistem pendataan Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Selatan selama dua hari, 29-30 Agustus 2023.
Pantauan Sorongnews.com, workshop kompilasi statistik sektoral dalam penyediaan data pembangunan dan pelembagaan sistem pendataan OAP dibuka secara resmi oleh Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno di Swiss-belHotel Merauke, Selasa (29/8/23).
Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya menuturkan, workshop ini penting dilakukan untuk berkolaborasi dan sharing, menyamakan persepsi permasalahan-permasalahan dalam memperoleh data dilapangan sekaligus mencocokkan data yang tercatat di statistik.
Supaya dalam membuat kebijakan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan yang dilakukan Pemprov Papua Selatan dimasa akan datang tidak mengalami margin error.
Terlebih workshop tersebut dihadiri langsung Bappeda 4 kabupaten di Papua Selatan, BPS Papua induk, BPS Kabupaten Merauke, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi dan kabupaten serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kita perlu menyiapkan data untuk mendukung berjalannya pemerintahan dan tujuan pembangunan oleh Pemprov Papua Selatan. Nantinya, semua kebijakan/keputusan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten juga bisa berjalan dengan baik, efektif dan tidak banyak kendala ketika ada data akurat,” tegas lulusan APDN.
Agustinus Joko Guritno mengakui, untuk mewujudkan pembangunan di masyarakat saat ini selalu berbasis data. Tanpa data akan mengalami kesulitan dalam membuat kebijakan.
Oleh karenanya, statistik punya peranan penting. Selain data statistik yang resmi diakui oleh negara dan dunia internasional, juga akan digunakan dalam kebijakan pembangunan daerah dan tugas pelayanan kepada masyarakat terlebih khusus Orang Asli Papua (OAP).
Diharapkan, semua pihak terkait yang bertugas mencari dan mengolah data, hendaknya bisa memperhatikan keakuratan data berdasarkan kaidah statistik maupun perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, sambung Asisten I Sekda PPS, data yang disajikan nantinya dapat digunakan oleh pejabat pengambil keputusan ditingkat daerah maupun pusat.
“Instansi yang bertugas mencari dan mengolah data, harus memperhatikan secara detail jumlah penduduk Orang Asli Papua, bagaimana kondisinya, tinggal dimana, apa mata pencahariannya. Didata sesuai fakta dilapangan. Kalau masyarakat masih miskin, didata sesuai kenyataan sehingga kebijakan program pembangunan untuk OAP bisa efektif dan tepat sasaran,” pesan Agustinus Joko Guritno.
Ia mengatakan, sejalan dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan diharapkan ada perubahan pembangunan kesejahteraan masyarakat OAP yang lebih maksimal melalui program-program Pemprov Papua Selatan.
Dimana ada 4 tujuan pembangunan Pemprov Papua Selatan periode 2023-2024 yaitu mewujudkan kualitas daya saing pembangunan manusia, kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan, daya dukung lingkungan kualitas infrastruktur dan perkotaan penopang pembangunan perekonomiam daerah, tata kelola pemerintah yang responsibilitas.
Untuk itu, perlu didukung dengan data.
Setiap data yang kurang harus diperbaiki berdasarkan fakta dilapangan guna optimalisasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021.
“Kita semua ASN yang memiliki tugas untuk menyiapkan dan melaksanakan pembangunan dengan baik didaerah otonomi baru. Membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada dan sesuatu yanv belum sempurna dijadikan lebih baik,” tandas ASN penerima satyalancana karya satya 30 tahun ini.
Dikesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H Carolina mengatakan, implementasi pembangunan harus berlandaskan informasi data yang akurat agar tecapai sasaran sesuai perencanaan yang ditetapkan.
“Oleh karena itu, pentingnya statistik dalam pembangunan. Pembangunan berkualitas perlu didukung dengan data yang berkualitas dan terintegrasi,” tegasnya.
Menurut Adriana H Carolina, data digunakan dalam siklus pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengendalian pembangunan. Setiap
“Namun, ada tantangan penyediaan data statistik seperti kebutuhan data semakin kompleks, kapasitas SDN statistik yang minim, aplikasi data masih silo dan sulit mengontrol kualitas data,” ujar Kepala BPS Papua.
Permasalahan lainnya yaitu duplikasi data, tidak ada standar data yang sama, tidak tersedia metadata dan sebagainya.
“Kontribusi kantor atau lembaga Pemerintah daerah dalam penyediaan data statitik sektoral sangat berarti untuk pemenuhan kebutuhan pengguna data,” tandas Adriana H Carolina. (Hidayatillah)
Komentar