Lanjutkan Instruksi Presiden, Pemkot Sorong Berupaya Menekan Laju Inflasi
SORONG,- Pemerintah Kota Sorong terus berupaya menekan lajunya inflasi terutama dampak yang paling besar yakni kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan Instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia.
____
____
____
____
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Asisten II Bidang Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Sorong, Thamrin Tajudin, usai mengikuti jalannya Rapat bersama seluruh Pimpinan OPD dan Forkopimda yang dilaksanakan dalam Ruang Angrek Kantor Walikota, Rabu (14/9/22).
“Upaya pemerintah menindaklanjuti Instruksi Presiden terkait masalah menekan laju inflasi dari pada kenaikan BBM ini kan jelas terdampak pada semua daerah termasuk di kota sorong, sesuai hasil zoom juga kemarin bersama Kemendagri juga Pj Gubernur sehingga hari ini sesuai dengan arahan Pj Walikota untuk mengundang semua Pimpinan OPD kita duduk bersama bicarakan langkah-langkah apa yang kita ambil terkait masalah penanganan inflasi,” kata Ass II Pemkot Sorong.
Dibeberkannya, Papua Barat juga telah mendapatkan Apresiasi dari Presiden RI sebab angka Inflasi terendah diantara seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Inflasi terendah juga salah satunya berasal dari Kota Sorong yakni 2,5 persen.
“Untuk Provinsi sedikit 2,9 persen tidak sampai mencapai angka 3 bahkan sampai 4 angka nasional untuk kota sorong sendiri agak sedikit turun yaitu 2,5 persen terakhir dari agustus, semoga bisa tetap bertahan di angka itu meski memang secara natural nanti akan berdampak kenaikan pada berapa komoditi yang masih menyesuaikan dengan harga yang lama,” ungkapnya.
Disampaikannya, setelah kita berdiskusi tadi yaitu adanya bantuan 2% dari dana alokasi umum maupun dana bagi hasil dan sudah dikomunikasikan dengan Kepala Badan Keuangan dan Instruksi dari Menteri Keuangan untuk coba meneruskan kebijakan tersebut.
Thamrin juga menuturkan dalam waktu dekat pihaknya akan melibatkan beberapa OPD yang terlibat langsung dalam pemberian bantuan bantaran sosial untuk segera dialokasikan dananya untuk didistribusikan langsung kepada masyarakat.
“Kami akan menghimbau dalam bentuk surat kepada seluruh distributor dalam pelaku usaha untuk coba paling tidak yah diskusikan langsung terkait masalah harga karena secara aturan berdampak, namun setidaknya kami berharap jangan menaikan harga kesepihak tetapi betul-betul diukur ditakar kemampuan masyarakat agar mereka tidak merasa terlalu sulit,” ucapnya.
Inilah upaya proteksi pemerintah yang sebenarnya jika diukur dari namanya subsidi bagi warga, sebab saat ini harga barang belum terlalu meningkat karena harga distributor dari pusat tempat barang itu menuju kota sorong belum berdampak kenaikan.
Ujar Thamrin, tugas pemerintah memproteksi itu betul-betul sampai mengawasi dan monitoring evaluasi secara keseluruhan bahwa ini benar-benar berdampak pada kenaikan BBM itu sendiri.
Sehingga harapannya semua sama-sama bersinergi baik dari pemerintah dan unsur-unsur yang terkait bahwa instruksi Presiden itu betul-betul menjadi jaminan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar terjamin hak-hak dari pada masyarakat sendiri. (Mewa)
Komentar