Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sendiri menjadi penopang terbesar dalam pos pendapatan daerah tahun 2020. Dimana 72% dari total pemasukan Provinsi Papua Barat dan 13 Kabupaten / Kota adalah DBH SDA Migas, sebelum digabungkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk Kabupaten Sorong sendiri, porsi pemasukan keuangan daerah hanya berkontribusi sebesar 19% jauh dibawah Kabupaten Bintuni yang mencapai 36% atau sebesar RP 414.724.130.
FGD SKK Migas bersama Forkopimda Kabupaten Sorong merupakan kegiatan bersama yang bertujuan mendorong terbukanya iklim investasi di Kabupaten Sorong, dalam hal ini investasi kegiatan eksplorasi migas sebagai tulang punggung pendapatan ekonomi daerah dari sektor SDA Migas.
____
____
____
____
“Kegiatan pemboran eksplorasi migas masih mengandung resiko kegagalan, tapi harus tetap didahului dengan tahapan proses persiapan lokasi lahan kehutanan yang akan dimintai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), maupun persiapan pengadaan tanah yang dikategorikan masuk dalam pengadaan tanah skala kecil. Meskipun demikian, kita berharap dukungan kelancaran operasional hulu migas terus dapat dukungan pemangku kepentingan di Kabupaten Sorong, tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil SDA Migas, juga sebagai upaya menjaga kelancaran dan kemanan kegiatan operasional hulu migas yang merupakan objek vital nasional dan sifat kegunaannya adalah untuk kepentingan umum, serta proyek strategis nasional”, terang Galih.
Dalam kesempatan itu juga, perwakilan KKKS Pertamina EP, Asset 4 yang diwakilkan oleh Manager Legal & Relation, Jou Samuel Hutajalu juga berharap sama dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Departemen Humas SKK Migas. Dalam pemarapannya Ia menyebutkan sangat membutuhkan dukungan untuk kelancaran operasional di lokasi rencana sumur produksi yang telah memperoleh IPPKH, akan tetapi sampai saat ini masih terjadi sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat suku lokal yang berpotensi menunda proses persiapan pengeboran.
Komentar