MERAUKE, PAPUA SELATAN – Pemerintah RI melalui Ditjen Bina Bangda Kemendagri bersama dengan Unicef melaksanakan uji coba draft panduan dan penganggaran replikasi program literasi kelas awal didaerah Provinsi Papua Selatan (PPS).
Pantauan Sorongnews.com, rapat dalam rangka uji coba draft panduan dan penganggaran replikasi program literasi kelas awal berlangsung selama 3 hari 15-17 Mei 2023 di Hotel Halogen Merauke, Papua Selatan.
Direktur SUPD IV Ditjen Bina Bangda, Zanariah dalam sambutannya mengatakan, guna mendukung proses integrasi program literasi kelas awal kedalam dokumen perencanaan daerah secara efektif dan efisien, pada 2022 Ditjen Bina Bangda bekerjasama dengan Unicef telah menyusun draft panduan perencanaan dan penganggaran replikasi program piterasi kelas awal.
“Diharapkan, draft panduan ini menjadi salah satu rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran replikasi program literasi kelas awal,” jelasnya saat membuka kegiatan rapat dalam rangka uji coba draft panduan dan penganggaran replikasi program literasi kelas awal, Senin (15/5/23).
Dia mengungkapkan, untuk melihat sejauhmana efektifitas penerapan draft panduan tersebut, pada 2023 Ditjen Bina Bangda bekerjasama dengan Unicef memandang perlu melakukan uji coba panduan didaerah sebelum difinalkan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan dan saran guna menyempurnakan draft panduan perencanaan dan penganggaran replikasi program literasi kelas awal di daerah khususnya Provinsi Papua Selatan,” ucap Zanariah.
Dia mengakui, kesenjangan literasi sangat kentara di Tanah Papua. Berdasarkan studi baseline pada 2014 menunjukkan bahwa 5 dari 10 anak di wilayah Papua yang tinggal didaerah pinggiran belum bisa membaca.
Permasalahan literasi pendidikan di wilayah papua menjadi perhatian serius Pemerintah.
Pemerintah melakukan berbagai pendekatan dan program untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Program pendidikan literasi kelas awal diinisiasi sejak 2015 di 6 kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat.
Berdasarkan evaluasi midline program 2017, intervensi program literasi kelas awal menunjukkan perkembangan ke arah positif baik dari aspek input, proses, dan ouput bagi sekolah-sekolah pilot.
Dalam rangka mendukung replikasi program ini, Pemerintah melalui Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 420/9239/SJ dan Nomor 420/9240/SJ Tahun 2018 tentang pelaksanaan pendidikan literasi sekolah di Daerah.
Mengacu hasil yang signifikan, maka program literasi kelas awal dilanjutkan sesuai pada CPAP 2021-2025.
Dengan Output 4.3.1 yaitu peningkatan kesadaran, advokasi dan dukungan teknis untuk meningkatkan intervensi guna meningkatkan keterampilan dasar.
Salah satu tujuannya untuk mendorong peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyelenggaraan urusan pendidikan literasi sekolah dalam dokumen perencanaan daerah.
Pada 2022, program literasi kelas awal mulai direplikasi di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
“Dalam rangka menjaga keberlanjutan program literasi kelas awal didaerah, maka perlu mengintegrasikan program ini ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD serta APBD,” ujar Zanariah.
Dikesempatan yang sama, Pejabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo diwakili Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno menuturkan, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Bina Bangda Kemendagri yang telah memperhatikan pembangunan SDM di PPS.
“Karena telah membuat kegiatan dengan bersinergi dan kolaborasi untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan literasi kelas awal di Provinsi Papua Selatan,” lulusan APDN.
Menurutnya, pembangunan SDM mempunyai peranan yang sangat penting sehingga penyiapannya harus dilakukan secara komprehensif dari perencanaan, penganggaran dan pengelolaan serta fasilitasi para guru sebagai pengemban tugas langsung dilapangan.
“Agar apa yang telah dipersiapkan dan direncanakan dapat berjalan sesuai tujuannya dan berhasil dgn maksimal,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, sambung Agustinus Joko Guritno, perlu diketahui bahwa PPS sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) sedang melaksanakan agenda penting mempersiapkan pemerintahan devinitif dengan memulai pembentukan perangkat daerah dan pengisian pejabat-pejabatnya.
Selain itu, dalam tahapan pembentukan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRPS) dan kedepan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan (DPRPS) serta berbagai regulasi dan agenda penting lainnya termasuk pendidikkan dan kesehatan.
“Sehingga semua nantinya dapat berjalan sesuai rencana dan berhasil maksimal,” tegas Asisten I Sekda PPS.
“Kepada peserta, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan dengan baik. Semoga upaya kita membangun dan mencerdaskan rakyat di PPS dapat segera terwujud,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Unicef Tanah Papua, Aminudin Muhammad Ramdan kepada wartawan menuturkan, Pemprov Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PPS yang dipimpin Aloysius Jopeng berkomitmen mereplikasi program literasi kelas awal di 4 kabupaten yaitu Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Mappi.
“Inisiasinya sudah berjalan. Karena ada praktek baik yang dilakukan Pemprov Papua Selatan, makanya Kemendagri bersama Unicef kita datang kesini untuk melihat situasinya. Melihat bagaimana proses pelaksanaan, menganggarkan dan implementasinya seperti apa sampai bisa berjalan,” beber Aminudin.
“Dengan belajar dari Provinsi Papua Selatan, kita berharap panduan replikasi yang sedang disusun oleh Ditjen Bina Bangsa Kemendagri bisa juga diadopsikan untuk daerah lain. Bukan hanya tanah Papua tapi seluruh Indonesia untuk memperbaiki kualitas pendidikan terutama kelas awal,” imbuhnya. (Hidayatillah)
Komentar