SORONG, PBD – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya menggelar workshop peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan yang inklusif dan berbasis bukti, bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Rabu (8/4/2026) itu dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda PBD Viktor Solossa mewakili Gubernur PBD Elisa Kambu.
Dalam sambutannya, Asisten II Setda PBD Viktor Solossa menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif, namun harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, perencanaan yang berkualitas harus mengedepankan prinsip inklusivitas, partisipatif, serta berbasis data dan fakta di lapangan, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Perencanaan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan berbasis bukti,” ujar Asisten II Setda PBD Viktor Solossa.
Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya keseriusan seluruh perangkat daerah dalam mengikuti workshop tersebut. Hal ini diakuinya penting agar setiap dokumen dan laporan yang dihasilkan dapat tersusun secara selaras dan sinkron, khususnya dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan turunan Renstra.
“Saya harap perangkat daerah dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar laporan dapat sinkron dengan RPJMD dan turunan dari Renstra,” tuturnya
Sementara itu, Sekretaris Bapperida Papua Barat Daya, Fransiskus Krimadi menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan menyamakan persepsi antara Bapperida dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya pada bagian program dan keuangan, dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang inklusif serta berbasis bukti.
Ia mengungkapkan bahwa mulai tahun 2026, sistem perencanaan daerah mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya sistem interoperabilitas yang mengintegrasikan tiga sistem utama, yaitu ICP3, SIPD, dan SIKD secara daring.
“Dengan sistem ini, perencanaan akan langsung terhubung hingga ke tahap penganggaran. Artinya, sejak awal perencanaan harus disusun secara tepat dan akurat,” kata Sekretaris Bapperida Papua Barat Daya, Fransiskus Krimadi.
Ia menyebut, kegiatan ini turut menjadi langkah awal dalam mempersiapkan perangkat daerah menjelang tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme dan sistem yang berlaku.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dan Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri, serta Tim SKALA.
Kegiatan ini diikuti pula oleh perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Melalui workshop ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, terukur, dan berbasis data, guna mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya. (Jharu)
____
_____
_____
_____
_____
____
Komentar