SORONG, PBD – Sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Malawei melakukan unjuk rasa damai dengan membentangkan spanduk meminta Pj Wali Kota untuk segera mengganti kepala Puskesmas Malawei yang dianggap tidak mampu memimpin puskesmas setelah 5 tahun memimpin.
“Kami pegawai Puskesmas Malawei melakukan aksi ini sebagai bentuk evaluasi dan kekesalan Kami selama ini karena melihat tidak ada peningkatan dalam kualitas pelayanan di Puskesmas Malawei,” tegas Diana penanggung jawab mutu dan Ketua tim pengaduan Puskesmas Malawei di depan puskesmas Malawei Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (29/8/23).
Ia menambahkan upaya unjuk rasa ini dilakukan tidak menganggu pelayanan kepada masyarakat dan sebagai puncak kekesalan pegawai karena upaya surat menyurat ke Dinas Kesehatan bahkan Pj Wali Kota lama tidak di gubris.
“Ada keluhan dari masyarakat tentang stok logistik, tentang pelayanan, tentang kehadiran, ini yang Kepala Puskesmas tidak merespon sehingga kami minta diganti saja,” imbuh Diana.
Ia bilang, banyak masukan dari pegawai juga tidak didengarkan dan ditindaklanjuti oleh Kepala Puskesmas.
Sebenarnya banyak hal-hal lain yang menurut Nakes bahwa sudah waktunya kepala Puskesmas tersebut diganti karena selama 5 tahun menjabat tidak ada perubahan signifikan di puskesmas yang melayani 4 Kelurahan tersebut.
Nakes pun mendesak agar Pj Wali Kota yang baru untuk segera merespon aksi mereka. Jika sampai tidak dipenuhi, Mereka akan menghentikan pelayanan karena sudah tidak dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Jika sampai tidak ada solusi, Kami tidak akan memberikan pelayanan lagi, karena Kami pegawai tidak ada gunanya memberikan pelayanan, jika tidak ada peningkatan pelayanan. Padahal kami mau menuju ke penilaian akreditasi, kami ini mau maju, mau untuk meningkatkan kualitas layanan Puskesmas, namun tidak ada dukungan dari Kapus (kepala Puskesmas) yang lebih baik, sehingga kami pegawai pun akan demikian,” jelas Diana.
Usai menyampaikan aspirasi, sejumlah Nakes pun kembali bekerja melayani warga.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Malawei, Alfiana Martha Udang, mengatakan tidak benar jika dia dikatakan tidak ada di kantor.
“Selama ini saya di kantor di Puskesmas, pegawai sudah pulang, baru Saya pulang. Saya tidak pernah keluar dari puskesmas, Saya paling rata-rata pulang ke Puskesmas ini Paling lambat itu jam 06.00 sore. Pelayanan juga tidak ada kendala. Saya tidak merasa membuat kesalahan apapun, karena Saya sudah melakukan sesuai dengan Juknis. Kalau pelayanan kurang mendukung ya terus terang selama ini kami hanya dibantu oleh dana JKN dari BPJS. Tidak ada dana rutin satupun yang kami terima dari lainnya,” terang Alfiana.
Dimana dana JKN tiap bulannya dibagi 60% untuk Jasa dan 40% untuk operasional. Sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional seperti membayar listrik, air, ATK, BBM, membeli obat dan upah 7 orang tenaga honor.
Sedangkan bantuan dari pemerintah Kota sebesar Rp.30juta yang disalurkan melalui pihak ke 3 untuk ATK sehingga tidak dikelola langsung oleh pihak puskesmas.
“Rata-rata biaya operasional puskesmas 40 Juta rupiah, 20 jutanya sudah untuk bayar pegawai honor. Jadi kalau dana tidak mendukung bukan salah Saya, emangnya Saya mau mengutang untuk melengkapi operasional Puskesmas? Kan tidak ya. Saya menunggu dana yang ada baru kemudian di kelola,” ujar Alfiana.
Terkait ancaman pegawainya yang akan mogok kerja, Alfiana mengatakan agar pegawai dapat mencermati kembali situasi yang ada.
“Kalau mereka mau mogok berarti itu sudah urusan dengan dinas ya, karena saya sudah mengerjakan pekerjaan saya semaksimal mungkin sebagai penanggung jawab Puskesmas Malawei. Dinas yang berhak untuk mengatur mereka bukan saya ya, karena saya sudah bekerja,” ujar Alfiana.
Salah satu warga yang ditemui, mengatakan mendukung unjuk rasa tenaga kesehatan karena selama ini pelayanan di puskesmas tersebut terkesan lambat dan banyak obat yang kosong. (Oke)
Komentar