SORONG, PBD – Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Kilometer 16, Kota Sorong, Rabu (22/4/2026), mendapat apresiasi atas progres pembangunan yang dinilai hampir rampung.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Papua Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Corneles Sagrim, menyampaikan bahwa rata-rata progres pekerjaan tahap pertama telah mencapai hampir 100 persen.
“Beliau melihat langsung kondisi bangunan dan memberikan apresiasi. Secara umum bangunannya dinilai bagus dan mewah, bahkan dibandingkan dengan beberapa provinsi lain, pembangunan di Papua Barat Daya ini tergolong lebih efisien,” ujarnya.
Total anggaran tahap pertama untuk lima paket pekerjaan mencapai sekitar Rp444 miliar. Proyek ini mencakup pembangunan tiga kantor utama, yakni Kantor Gubernur, DPR Papua Barat Daya, dan MRP, serta dukungan infrastruktur lain melalui Kementerian PUPR.
Meski demikian, Wapres menekankan pentingnya penyelesaian tahap akhir, terutama pada bagian finishing. Sejumlah kekurangan kecil seperti pemasangan keramik yang belum rapi atau detail bangunan lainnya akan diselesaikan pada masa pemeliharaan.
“Defect itu pasti ada, tapi akan kita pastikan semuanya tuntas sebelum serah terima,” jelas Sagrim.
Secara teknis, pembangunan dilakukan di atas lahan sekitar 55 hektare, meski yang dimanfaatkan saat ini masih di bawah 20 hektare. Rinciannya sebagai berikut :
Kantor MRP luas kawasan 5000 M2 dengan luas bangunan 2.736 M2 dengan daya tampung 103 orang
Kantor DPRP luas kawasan 8.700 M2 dengan luas gedung 7.494 M2 kapasitas 266 orang
Kantor Gubernur berdiri di atas lahan sekitar 1,7 hektare dengan luas bangunan sekitar 17.500 meter persegi dengan kapasitas 376 orang.
Fasilitas gedung juga dilengkapi ruang rapat, ruang serbaguna, serta ruang kerja gubernur dan wakil gubernur yang berada di lantai tiga. Kapasitas masing-masing gedung disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
Selain itu, pengembangan kawasan (development) juga tengah disiapkan, meliputi pembangunan jalan kawasan, saluran drainase, ruang terbuka, alun-alun, hingga gapura utama. Sistem utilitas modern berupa multi utility tunnel (MUT) juga akan dibangun untuk menempatkan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi di bawah tanah tanpa tiang.
Namun, pemanfaatan gedung secara penuh masih menunggu pasokan listrik dari PLN. Setelah jaringan listrik tersedia, operasional fasilitas seperti lift dan sistem lainnya baru dapat difungsikan secara optimal.
Peresmian kompleks perkantoran ini direncanakan setelah seluruh pekerjaan, termasuk penataan kawasan, rampung sepenuhnya. Pemerintah memastikan desain kawasan telah memperhitungkan aspek teknis, termasuk mitigasi banjir melalui sistem drainase yang memadai.
Kunjungan ini turut didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta jajaran pemerintah daerah Papua Barat Daya. Pemerintah berharap pembangunan ini menjadi simbol kemajuan dan pusat pelayanan publik yang representatif di wilayah timur Indonesia.
Wapres juga menyempatkan diri berfoto bersama pimpinan OPD pemerintah provinsi PBD. (Oke)
Komentar