SORONG,- Hendak memasuki usia ke 4 tahun usai dilantik dan diresmikan oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada 7 mei 2018 lalu. Tim Pemekaran Papua Barat Daya yang diketuai Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau, Wakil Ketua Bupati Sorong Selatan, Syamsudin Anggiluli, Sekretaris Tim Bupati Tambrauw, Gabriel Asem, Wakil Sekretaris Bupati Sorong, Jhony Kamuru, bendahara Bupati Maybrat, Bernard Sagrim dan wakil bendahara Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati haruskah layu sebelum berkembang?
Wali Kota Sorong sekaligus Ketua Tim Pemekaran Papua Barat, Lambertus Jitmau, menyatakan sikap untuk mengundurkan diri dari posisi yang telah di SK kan oleh Gubernur Papua Barat sebagai Ketua Tim Percepatan Daerah Pemekaran Otonomi Baru. Pernyataan sikap Lambert ini disampaikannya di kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (1/4/22).
Alasan mendasar Ia harus mengundurkan diri dari pemakaran yang belum juga ada tanda-tanda akan terealisasi tersebut adalah ‘lelah’ menjadi pelampiasan sejumlah warga yang menolak maupun mendukung pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Mimpi indah akan adanya pemakaran provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Barat yang telah diperjuangkan sejumlah masyarakat sejak tahun 2006 itu entah akan berakhir seperti apa.
“Saya melihat gerakan penolakan semakin tinggi hingga terjadi dua blok, jangan karena SK Gubernur, Saya yang jadi sasaran cacian, diejek, diolok dan segala macam. Padahal, bukan Saya saja yang tergabung dalam Tim tersebut ada beberapa kepala-kepala daerah lainnya yang ikut terlibat, tetapi mengapa hanya dirinya yang terus didatangi oleh para pendemo,” ungkapnya.
Ia pun tidak mau jika akibat penolakan Provinsi DOB Papua Barat Daya ini sampai menimbulkan korban jiwa seperti di daerah lainnya. Aplagi menjadi beban bahwa dirinya sebagai kepala daerah harus memikul tanggung jawab berjuang memekarkan provinsi Papua Barat Daya yang telah direstui Gubernur Papua Barat itu.
Perjuangannya selama ini yang terus membuka komunikasi dengan pemerintah pusat, nampaknya akan berakhir dengan pengunduran dirinya. Langkah ini diambil olehnya agar semua pihak memahami bahwa tim pemekaran Papua Barat Daya adalah restu Gubernur Papua Barat.
“Saya pikir-pikir bahwa Saya tidak mau melihat masyarakat di Sorong ini ada dua kelompok yang saling bertolak belakang, saling baku bunuh karena Saya jadi ketua tim, minggu depan Saya akan kembalikan SK yang diberikan oleh Pak Gubernur,” tegasnya.
Sehingga dirinya berharap agar apa yang dilakukan sebagai kepala daerah tidak membuat masyarakatnya terpecah belah, dan tidak menimbulkan kebencian dari masyarakat kepada dirinya yang merupakan pemimpin di kota Sorong.
“Jangan menutup-nutupi lebih baik terbuka agar masyarakat tahu, bupati dan masyarakat Sorong Raya tahu, bahwa Saya berjuang untuk pemekaran Papua. Barat Daya ini tidak sendiri dan Saya tidak mau Masyarakat Saya menjadi korbannya. Saya akan kembalikan SK kepada Pak Gubernur Papua Barat,” imbuhnya.
Selanjutnya, bagaimana nasib Provinsi Papua Barat Daya, Lambert mengatakan semuanya dikembalikan kepada Gubernur Papua Barat untuk mengambil langkah selanjutnya. (Mewa)
Komentar