oleh

KPU se-Papua Barat Rakor Siap Sukseskan Pemilu Serentak 2024

SORONG,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, beserta KPU kabupaten dan kota se-Papua Barat melakukan rapat koordinasi dalam rangka penguatan kelembagaan sekaligus penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2022, yang berlangsung di Hotel Vega Kota Sorong, Papua Barat, Minggu malam (20/3/22).

Berdasarkan pantauan sorongnews.com terlihat para pegawai KPU se-Papua Barat dengan memakai pakaian batik, berbaris rapi dan sangat antusias mengikuti rapat koordinasi tersebut.u

Dijumpai usai mengikuti rapat koordinasi se-Papua Barat ketua KPU RI Ilham Saputra, mengatakan rapat koordinasi KPU tersebut diinisiasi oleh KPU Papua Barat, dimana melalui rapat tersebut mereka akan mempersiapkan segala hal yang menjadi kebutuhan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang.

“Pertemuan kali ini adalah rapat koordinasi yang diinisiasi oleh teman-teman KPU Papua Barat, dalam rangka mempersiapkan penyelenggara pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, rapat koordinasi tersebut dicanangkan untuk menyiapkan segala bentuk sarana prasarana maupun anggaran pemilu beserta Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jadi kami ini berkoordinasi terkait sarana prasarana, anggaran di Papua Barat dan SDM, kemarin Saya sudah berkeliling dari Kota Sorong hingga ke Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat dan juga Raja Ampat puji Tuhan, Alhamdulillah tidak ada masalah dengan SDM, juga terkait dengan sarana prasarana,” terangnya.

Dikatakan Ilham kehadirannya di Kota Sorong, Papua Barat tidak lain untuk memberikan arahan, namun masih terdapat beberapa daerah yang harus terus diperhatikan. Untuk persiapan pemilu serentak pada 2024 mendatang, sekaligus dirinya juga menjalankan program kerja ke beberapa daerah yang ada di Papua Barat.

Ia mengatakan jika pemilu ditunda maka KPU akan mengalami kerugian yang begitu besar, pasalnya mereka telah berusaha mempersiapkan segalanya, dan juga bekerja sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ada bahwasanya pemilu berlangsung hanya 5 tahun sekali.

“Ya kalau pemilu di tunda KPU bakal alami kerugian yang begitu besar, karena KPU bekerja sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan bahwa pemilu berlangsung 5 tahun sekali, dan kami tidak terpengaruh oleh kebisingan, dan isu terkait penundaan pemilu dan kami tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada,” pungkasnya. (Fatrab)

Komentar