KPU Papua Selatan Beri Pedoman Pengelolaan Hibah Pilkada 2024

MERAUKE, PAPUA SELATAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan memberikan pedoman pengelolaan hibah pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati (wabup) tahun 2024 kepada KPU 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan meliputi Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

Pantauan Sorongnews.com, pemberian pedoman berlangsung dalam rapat koordinasi pengelolaan dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati disalah satu hotel Merauke selama 3 hari 12-14 Juni 2024. Dibuka secara resmi oleh Ketua KPU PPS, Theresia Mahuse melalui Komisioner KPU PPS Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Daniel Ndiwaen, Rabu (12/6/24) malam.

Dihadiri Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, Jufri Toatubun, Sekretaris KPU PPS, Jimmy Winarta, para kabag dan jajaran, Ketua beserta komisioner, sekretaris, kasubbag dan staf keuangan KPU 4 kabupaten. Adapun narasumber dari inspektorat, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian.

Komisioner KPU PPS Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Daniel Ndiwaen dalam sambutannya mengatakan, tujuan rakor untuk memberikan kesamaan pemahaman kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan hibah pilbup dan wabup 2024 dilingkungan KPU 4 kabupaten.

Selain itu, mewujudkan pertanggungjawabkan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka menyusun laporan keuangan yang sesuai kebijakan standar akutansi pemerintah dan mewujudkan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabjabkan.

“Kami mengimbau ketika hibah diberikan ke daerah, ada laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang betul-betul dilakukan secara transparan,” tegasnya.

“Misalnya, item-item yang dipakai harus dilaporkan sesuai yang disusun dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya, red),” sambung Daniel Ndiwaen.

Dia berharap, komisioner dan sekretariat KPU disetiap kabupaten agar menjalin kerjasama yang baik sehingga pertanggungjawaban hibah dapat dilakukan secara optimal, efisien dan jelas.

“Kita hadirkan teman-teman inspektorat untuk menyampaikan beberapa hal teknis pertanggungjawaban ketika uang diberikan untuk tahapan pilkada,” ujarnya.

Daniel Ndiwaen menekankan, KPU 4 kabupaten di Papua Selatan harus benar-benar tertib administrasi, laporan dan pertanggung-jawaban pengelolaan anggaran hibah pilbup dan wabup. (Hidayatillah)

____

Komentar