SORONG, PBD – Ketua Ikatan Keluarga Sunda, Jawa dan Madura (Ikaswara) Papua Barat Daya, Tupono mengatakan bahwa Warga Ikaswara yang berada di Provinsi Papua Barat Daya siap mengisi pembangunan daerah.
“Warga Ikaswara saya yakin itu siap. Warga Ikaswara siap mengisi pembangunan daerah, apalagi sudah menjadi provinsi tersendiri,” kata Ketua Ikaswara Papua Barat Daya, Tupono usai menghadiri audiensi tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertempat di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (16/7/23) lalu.
____
____
____
____
Dipaparkannya, dirinya melihat bahwa warga Ikaswara banyak terjun kedalam sektor informal, sehingga menurut Tupono, warga Ikaswara tentunya menguasai sektor informal tersebut.
“Ada efek-efek yang akan diterima, apalagi kebanyakan orang kita (warga Ikaswara) berada disektor informal dan menguasai sektor informal tersebut. Sebagai Ibukota Provinsi, tentunya akan kita nikmati situasi dan kondisi Papua Barat Daya ini agar tetap aman,” tuturnya.
Lebih lanjut, disampaikannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelumnya telah menyebutkan bahwa, PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) di Fakfak, Papua Barat, sehingga menurutnya, kondisi letak geografis perencanaan pembangunan smelter di Fakfak tidaklah tepat.
Sambungnya, kendati demikian, dengan pemberdayaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, menurutnya akan menjadi fasilitas smelter yang lebih efektif.
“Kami berharap sih efek pembangunan semakin baik. Kalau kemarin disampaikan bahwa, akan merencanakan pembangunan smelter di Fakfak, namun dari sisi letak geografis kurang pas di Fakfak, akan tetapi di Sorong punya KEK, ini harusnya terus diberdayakan agar digunakan menjadi smelter,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, dirinya menerangkan bahwa, dengan pemberdayaan KEK Sorong yang lebih efektif dan tepat, menurutnya akan menyerap banyak tenaga kerja lokal, salah satunya dapat diprioritaskan kepada Orang Asli Papua (OAP).
“Inikan (KEK Sorong) dapat banyak menyerap tenaga kerja lokal dan tentunya orang Indonesia, ya kalau beliau (Wapres) prioritaskan, OAP dan orang yang lahirnya di tanah Papua ini dapat diprioritaskan. Namun kita tidak dapat berbuat banyak,” terangnya.
Lebih lanjut, disebutkannya bahwa, dana pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada Anggota Dewan agar diperjuangkan pada pembahasan RAPBD saat ini tidak kunjung dianggarkan, sehingga dinilainya membuat anggota dewan menjadi terbelenggu.
“Sebagai tokoh masyarakat, tentunya ada warga kita yang menjadi anggota dewan, ada 29 orang anggota dewan di Papua Barat Daya ini terbelenggu, dana aspirasinya berupa dana pokir ini tidak bisa tembus, bagaimana Pemerintah Pusat menyikapi ini. Menurut saya, hal-hal ini harus disampaikan langsung ke RI 2 (Wapres) agar disampaikan ke Menteri Keuangan, supaya segara tembus, kan selama ini hanya melalui Wamendagri saja, sehingga akhirnya tidak terealisir dengan baik,” sebutnya kepada Sorongnews.com, sembari menyampaikan aspirasinya yang belum tersampaikan pada pelaksanaan audiensi tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin akibat keterbatasan waktu. (Jharu)
Komentar