MAYBRAT, – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberai, perwakilan Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Zakarias Kocu meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi melalui Kemendagri agar menunjuk Prof. Dr. Drs. Agustinus Fatem, MT sebagai penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat menggantikan Gubernur Dominggus Mandacan yang masa baktinya akan berakhir pada Mei mendatang.
Menurut Zakarias, Prof. Agustinus putra asli Domberai yang pantas mengisi posisi tersebut karena dinilai netral dan bersih dari kepentingan politik, punya pengalaman soal tata kelola pemerintahan, juga merupakan kalangan sipil, bukan TNI/Polri. Lebih dari itu, Agustinus pula salah putra Papua Barat yang dipercaya negara berkarier sebagai anggota KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) di Kemenpan-RB periode 2019-2024.
“Kami masyarakat Papua Barat sangat berharap dan membutuhkan penjabat Gubernur Papua Barat harus dari kalangan sipil, bukan TNI/Polri”, tegas Zakarias Kocu via sambungan telephone selulernya, Kamis (14/4/22).
Ia juga mengigatkan agar pemerintah pusat jeli dan cermat di dalam melihat dan menilai situasi Kamtibmas di Papua dan Papua Barat yang terus bergejolak antara aparat dan warga sipil. Apalagi pilkada Papua Barat bakal dihelat tahun 2024 mendatang. Untuk itu, harus berjalan aman dan kondusif bersama seorang kepala daerah dalam hal ini Pj. Gubernur yang benar-benar datang dari kalangan sipil ASN, bukan TNI/Polri.
“Kita butuh orang sipil pemerintahan yang murni, TNI/Polri urusan mereka soal keamanan dan bersifat komando. Kita harap di Papua Barat yang sudah aman ini jangan sampai terjadi gesekan karena pemerintahan yang bersifat otoriter, sehingga proses pemilukada 2024 berjalan baik termasuk pelayanan publik”, harap Zakarias.
Tak cuma itu, Zakarias juga berharap sekali lagi agar penunjukan Pj. Gubernur Papua Barat oleh pemerintah pusat harus seirama dengan janji Presiden yang pernah disampaikan saat rapat bersama menteri pada 19 Januari 2022 lalu, menyebutkan bahwa penjabat Gubernur bukan dari kalangan militer TNI/Polri melainkan ASN murni.
“Jadi kami juga tagih janji Presiden pada 19 Januari 2022 lalu saat rapat bersama para menteri dan mengatakan Pj. Gubernur bukan dari kalangan TNI/Polri”, cetusnya.
Diketahui, Prof. Agustinus pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih Jayapura. Ia pernah mengaku jika dipercaya pemerintah, siap mendharma bhaktikan dirinya melayani masyarakat di Papua Barat.
“Saya seorang ASN, tugas kita hanya eksekusi semua keputusan pemerintah demi pelayanan kepada rakyat. Dan secara pribadi juga sebagai seorang intelektual Papua asal Kabupaten Maybrat dari suku Aifat, saya sangat siap jika pemerintah memberi penugasan dan rakyat Papua Barat menghendaki saya menjalankan tugas pemerintah di Provinsi Papua Barat. Saya sangat siap”, ujar Agustinus dilansir dari kasuarinews.id, beberapa hari lalu.
Ia mengatakan, sebagai anak adat untuk memulai sesuatu apalagi untuk mengemban tugas yang berat demi bangsa dan negara, tentu mengawalinya dengan mendapat restu dari berbagai pihak mulai dari keluarga, kelompok suku, lembaga adat, lembaga agama, termasuk MRPPB, DPR, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, perguruan tinggi, LSM dan kelompok lainnya.
“Memang selama ini saya sibuk merancang dan membuat konsep, terutama visi-misi kandidat kepala daerah. Namun kali ini saya juga coba jadi pemimpin tujuannya agar saya juga merasakan pahit manisnya jadi seorang pemimpin di pemerintahan. Kata orang, arsitek juga merangkap pemain”, ungkap Prof. Agus Fatem. (Valdo)
Komentar