Sorongnews.com – Menanggapi dampak banjir di Kota Sorong yang terjadi pada Kamis (16/7) dan Sabtu (25/7), pegiat lingkungan dan Organisasi Kepemudaan (OKP) diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan lain-lain. menggelar pertemuan perdana bertempat di gedung Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Sorong, Papua Barat, Minggu siang (26/7).
Terdapat beberapa poin yang menjadi hasil diskusi antara pegiat lingkungan dan organisasi kepemudaan di Kota Sorong.
- Ada 6 Sungai Yang Ada di Sorong
Menurut Hendrik Pristianto, selaku akademisi teknis di salah satu Universitas di Kota Sorong, ada 6 sungai yang ada di wilayah kota dan Kabupaten Sorong, semuanya berkumpul di satu lokasi dan menjadi kunci pengeluaran air di wilayah Sorong. Ia juga mengungkapkan terjadinya pendangkalan di teluk bandara Deo kota Sorong, yang menyebabkan pengendapan sendimen. Dari sampel yang diambilnya dari sungai Klagison menggunakan alat pengukur kekeruhan air, didapat kualitasnya di bawah standar.
2. Perlu Adanya Rutinitas Pengerukan Sedimen
Menurutnya, Sungai Kaligison akan menjadi masalah utama, dimana Ia menyarankan agar sementara sepanjang Sungai Kaligison sementara tidak melakukan kegiatan infrastruktur, namun kepada pendekatan pengerukan rutin agar tidak terjadi pendangkalan, normalisasi hulu, dan reboisasi.
3. Pemerintah Kurang Tegas
Ia menilai bahwa kinerja pemerintah Kota Sorong dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan wilayah pesisir kurang tegas. “Galian C juga belum mendapat izin, tetapi aktifitasnya jalan. Pemerintah harus tegas kalau belum mendapat izin”, ucap Hendrik.
4. Perlu Dukungan Pemerintah Atas Inisiasi Warga
Sementara itu, Eko Rianto salah satu pegiat lingkungan mengatakan sebelumnya telah ada gerakan oleh masyarakat terdampak seperti kompleks Aniweho di Kilo Meter 10 masuk Kota Sorong dengan mengadakan kerja bakti bersama tanpa adanya dukungan dari pihak pemerintah. Ia juga membeberkan telah berulang kami bersama masyarakat turun dalam rangka mengatasi persoalan galian C.
5. Ada 7 Point Dengan Penambang Galian C
“Kami juga sudah beberapa kali membahas ini bersama pihak penambang, lalu hasilnya disepakati 7 point tuntutan. Tetapi dari point tuntutan itu tidak dilakukan, seharusnya kewajiban yang disepakati itu dilakukan agar tidak membuat warga resah. Kami juga sudah bosan berhadapan dengan anggota dewan terkait ini. Insya Allah malam Selasa kami akan membahas lagi tentang ini dengan warga untuk membicarakan akan menempuh jalur hukum”, tegas Eko.
6. Pemerintah Harus Akomodir Posko dan Dapur Umum
Pada kesempatan yang sama, Jenro mewakili OKP menanggapi mengenai keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurutnya langkah yang dilakukan bagus dan cepat tanggap, karena dengan begitu akan sangat membantu masyarakat yang terdampak. Namun yang menjadi permasalahan adalah pada saat distribusi bantuan pokok, banyak terjadi di lapangan warga mengeluhkan tidak meratanya pendistribusian.
“Saya lihat hal ini lebih banyak dilakukan relawan, mungkin kalau pemerintah yang mengakomodir atau kordinasi dengan posko atau dapur umum relawan terkait distribusi bahan makanan, makanan siap saji, atau bantuan lainnya akan lebih banyak dan menyeluruh,” saran Jenro.
7. Bantuan Untuk Anak dan Perempuan Terlupakan
Ia juga menyoroti ketersediaan perlengkapan bagi perempuan dan anak, menurutnya belum tercukupi. Sejauh ini menurutnya, bantuan lebih banyak untuk keperluan sembako dan bahan makanan. Contoh paling terbaru, adalah Meninggalnya Bayi berusia 7 bulan yang meninggal akibat kedinginan.
8. Pemuda Terpanggil Untuk Berkontribusi Bagi Daerah
Diskusi yang dilakukan oleh sekelompok Pemuda itu merupakan bagian dari keterpanggilan hati sebagai pemuda yang peduli dan gelisah soal persoalan-persoalan sekarang.
“Kita ketahui bersama masalah banjir dan lain-lain. Tentu kita dengan teman-teman berdiskusi untuk mencari akar masalahnya dimana dan merumuskan solusinya apa. Sehingga kita bisa memberikannya kepada pemerintah”, pungkasnya. (Yusuf Effendy)
Komentar