Hasil Rapat KSOP, Pelindo dan TKBM, Tarif TKBM Bakal Dinaikan

SORONG, PBD- Menanggapi hasil demo yang dilakukan oleh Tenaga Bongkar Muat Kerja (TKBM), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Pelabuhan Sorong bersama PT Pelindo Cabang IV Kota Sorong melakukan rapat bersama beberapa pengurus anggota buruh.

Kabid Lalulintas Angkutan Laut KSOP Kelas I Sorong, Germas, memimpin jalannya rapat dalam ruang pertemuan PT Pelindo, Jumat (6/5/23).

“Ada berapa aspirasi yang akan kita samakan dalam rapat ini, pertama tarif kesepakatan antara TKBM dan Pelindo yang belum terselesaikan,” ungkap Germas saat ditemui media.

Bebernya, tim sudah dapat kesimpulan sesuai kesepakatan pembagian antara Pelindo dan TKBM mencapai lima puluh-lima puluh persen.

“Hasil rapat akan di Plenokan di pusat, barulah tarif tadi akan diberlakukan,” ucapnya.

Harapnya, para pekerja buruh dapat sabar menanti setiap proses dan tahapan sampai pada pleno nanti.

Ditempat sama, Pengurus Inkop TKBM Pelabuhan Jakarta, Victoria Wewo, menjelaskan ini merupakan sebuah langkah yang baik bagi TKBM.

“Hal ini perlu diselesaikan karena sudah menjadi keresahan bagi teman-teman TKBM, sebab apa yang diinginkan selama ini belum mendapat titik temu,” ungkap Victoria Wewo.

“Tadi sudah kami hitung berdasarkan perhitungan tarif 2023 persentase pembagiannya adalah 50% Pelindo dan 50% TKBM,” tuturnya.

Katanya, tarif sudah disepakati untuk diplenokan yaitu 365.197 dari tarif awal 320.116.

“Insya Allah semoga kesepakan ini mendapat dukungan untuk menjadi tarif yang berlaku bagi teman-teman TKBM,” tandasnya.

Victoria menambahkan, nantinya TKBM akan mempersiapkan draf setelah itu akan bersurat ke BPMI untuk secepatnya diplenokan.

Sementara itu, General Manager (GM) PT Pelindo Cabang IV Kota Sorong, Zahlan mengatakan, pembagian OPP naik 14 persen.

“Pelindo hanya sebagai penyedia jasa lalu TKBM sebagai penerima jasa, namun keputusan akhir ada pada pemerintah,” tandasnya.

Tegasnya, tarif dapat diberlakukan oleh cabang setelah diplenokan jadi sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. (Mewa)

Komentar