Gus Muhaimin Dengarkan Aspirasi, Berikut Usulan Berbagai Pihak, Nomor 1 Paling Ditunggu

SORONG,- Gus Muhaimin Iskandar mengelar Roadshow politik kesejahteraan yang berlangsung secara virtual dengan tema Gus Amin mendengar dan disaksikan oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait yang berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong, Papua Barat, Senin (30/08/21).

Dalam pertemuan secara virtual tersebut Gus Muhaimin Iskandar mengatakan dengan diadakannya pertemuan secara virtual ini, dirinya ingin melihat dan ingin mendapatkan masukan tentang gambaran perkembangan Papua Barat pada saat ini dan masa akan datang.

____ ____ ____ ____

“Inti dari pertemuan kita ini saya ingin mendengar, melihat dan ingin mendapatkan masukan tentang gambaran perkembangan Papua Barat saat ini serta tantangan di masa yang akan datang,”ungkap Muhaimin.

Bukan hanya itu Gus Muhaimin juga ingin mendapatkan informasi selama Pandemi COVID-19 apakah kesehatan serta pendapatan masyarakat selama masa Pandemi menurun atau tidak.

“Sebagai pimpinan DPR RI saya berkesempatan untuk menyampaikan sekaligus meneruskan dan menyalurkan aspirasi apa yang menjadi harapan masyarakat Papua Barat di masa yang akan datang,”ujarnya.

Ia pun berkeinginan agar di Papua Barat dapat melakukan pembangunan secara demokratis dengan sungguh-sungguh dan mewujudkan infrastruktur yang baik bagi masyarakat.

Berikut masukkan atau saran yang disampaikan oleh beberapa perwakilan yang mengikuti pertemuan secara virtual.

1. Perjuangankan Papua Barat Daya

Masukkan pertama disampaikan oleh Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau, meminta kepada anggota dewan perwakilan rakyat Indonesian melalui para fraksinya untuk mendorong percepatan pemekaran provinsi Barat Daya.

Dikatakan Lambert, dengan adanya fraksi dari DPR RI yang sebentar lagi ikut membahas pemekaran provinsi Papua Barat, kiranya dua provinsi dapat dimasukkan di provinsi induk dan yang satunya untuk Papua Barat agar provinsi Papua Barat menjadi dua daerah tingkat satu dan bisa bergandengan tangan untuk membangun tanah Papua ini.

2. Infrastruktur Antar Provinsi Belum Maksimal

Sementara itu masukkan kedua disampaikan oleh Mika, perwakilan dari Kabupaten Tambrauw menyampaikan bahwa program infrastruktur dasar pembangunan yang berada di Kabupaten Tambrauw selama 13 tahun ini masih terdapat kendala yang pertama adalah infrastruktur, bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian.

“Pembangunan infrastruktur jalan yang terhubung dari kabupaten ke distrik sampai saat ini juga belum terakses, kemudian mulai dari ibu kota ke kampung-kampung sampai saat ini belum terakses, maka kendala yang kami alami di Kabupaten Tambrauw itu persoalan jalan, kesehatan dan pertanian,” ungkap Mika.

3. Investasi Pendidikan di Papua Barat

Masukkan ketiga disampaikan oleh Rektor IAIN Sorong Dr. Hamzah, Ia mengatakan bahwa selain investasi dalam infrastruktur, investasi yang paling utama adalah investasi Sumber Daya Manusia melalui perguruan tinggi.

Sehingga IAIN Sorong sebagai salah satu universitas Negeri dapat ditindaklanjuti menjadi universitas maka Papua Barat ini akan sama dengan Jakarta, Surabaya dan Bandung, karena pengembangan kawasan Papua harus direncanakan dengan membangun ilmu pengetahuan, tekhnologi, serta kompetensi melalui perguruan tinggi.

4. Potensi Alam Yang Luar Biasa Sebagai Peluang Investasi

Kemudian masukkan keempat disampaikan oleh Yernias Gremadi yang mewakili Kabupaten Sorong Selatan, bahwasanya mereka yang berada di Kabupaten Sorong Selatan mempunyai potensi alam yakni gunung kapur, hingga dirinya ingin menyampaikan kepada anggota DPR RI agar menjadi acuan dalam membuka investasi bagi masyarakat disana.

Ketua DPW PKB Abdullah Gazam menambahkan, tujuan dari kegiatan ini untuk menjaring aspirasi masyarakat seluruh Indonesia dan Alhamdulillah Papua Barat juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan Gus Muhaimin.

“Saya sangat bahagia karena banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Papua Barat, dan yang paling penting bagaimana mendorong percepatan provinsi Barat Daya, dan Anggota DPR RI juga sudah merespon karena hal tersebut juga menjadi kepentingan negara bukan saja kepentingan kami di Papua, wajib hukumnya untuk direalisasikan,” tegas Gazam. (Fatrab)

Komentar