SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang digelar bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu ditandai dengan penabuhan tifa bersama sebagai simbol dimulainya kegiatan.
Dalam sambutannya, Gubernur PBD Elisa Kambu secara lugas menyampaikan kondisi riil yang dihadapi Papua saat ini, khususnya terkait implementasi otonomi khusus dan keterbatasan fiskal daerah.
Ia menegaskan bahwa Papua kini telah mengalami pemekaran signifikan dengan enam provinsi dan puluhan kabupaten/kota, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.
“Papua ini punya kekhususan, tapi perlakuannya belum sepenuhnya mencerminkan itu. Transfer ke daerah justru berkurang ketika wilayah makin berkembang,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Menurutnya, beban yang ditanggung pemerintah daerah di Papua jauh lebih kompleks dibanding daerah lain, mulai dari konflik sosial, keamanan, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.
Tak hanya itu, Elisa Kambu menyoroti ketergantungan yang tinggi terhadap dana Otsus, sementara sumber pendapatan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU) justru mengalami penurunan.
“Kita butuh anggaran besar untuk pembangunan kantor pemerintahan, fasilitas keamanan seperti Polda dan Kodam, hingga pembayaran tanah. Namun ruang fiskal kita sangat terbatas,” tegasnya.
Gubernur juga meminta agar pemerintah pusat tidak menyamakan Papua dengan wilayah seperti Jawa yang infrastrukturnya telah berkembang sejak era kolonial.
“Papua ini dibangun dari nol. Jangan disamakan dengan Jawa yang infrastrukturnya sudah siap sejak zaman Belanda,” paparnya.
Selain persoalan anggaran, Gubernur Elisa Kambu turut menyinggung isu strategis terkait status wilayah tiga pulau yang disebutnya merupakan bagian dari Papua, namun kini masuk ke wilayah administrasi Maluku Utara.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut identitas dan harga diri masyarakat Papua.
“Ini bukan soal politik atau kelompok, ini soal tanah dan harga diri orang Papua,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubdit Otonomi Khusus Papua, Maurits Valentino Wylla Hege menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi kebijakan Otsus di Papua Barat Daya.
Ia menyebutkan beberapa fokus utama kegiatan, antara lain yakni Penguatan kewenangan kelembagaan khusus, Penyusunan dokumen perencanaan, Peningkatan tata kelola keuangan Otsus serta Identifikasi hambatan dan solusi implementasi kebijakan.
“Kegiatan ini bertujuan mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam harmonisasi kebijakan dan percepatan pembangunan di Papua,” kata Kasubdit Otonomi Khusus Papua, Maurits Valentino Wylla Hege.
Dirinya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dikemas dengan pelaksnaan agenda diskusi panel dan sesi tanya jawab, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait. Tak hanya itu kegiatan ini pula akan difokuskan pada level kabupaten/kota guna memperkuat implementasi Otsus di tingkat daerah.
“Kami harapkan melalui kegiatan ini menciptakan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus yang lebih efektif, adil, dan tepat sasaran,” imbuhnya. (Jharu)
____
_____
_____
_____
_____
____
Komentar