SORONG, PBD – Forum Gabungan Asosiasi Pengusaha Orang Asli Papua (Forgapa) Provinsi Papua Barat Daya resmi dikukuhkan Gubernur PBD Elisa Kambu bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (26/9/25).
Pengukuhan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara dan pengibaran petaka Forgapa. Forum ini dinahkodai oleh Yance Iek sebagai ketua umum.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya ketulusan, integritas, serta kemandirian bagi para pengusaha asli Papua. Ia mengingatkan agar kehadiran forum ini benar-benar dilandasi niat membangun, bukan karena rasa kecewa atau kepentingan sesaat.
“Forum ini harus hadir dengan niat yang tulus, bukan karena kecewa dengan organisasi lain lalu membentuk lagi. Kalau semua ingin mendapat paket pemerintah, itu tidak mungkin. Kita harus belajar memanfaatkan potensi alam kita yakni laut, sungai, pertanian hingga peternakan. Jangan hanya menunggu bantuan pemerintah, karena kalau begitu sampai dunia kiamat pun tidak akan cukup,” tegas Gubernur PBD Elisa Kambu.
Lebih lanjut, Gubernur turut menyoroti tantangan fiskal daerah kedepan yang semakin berat, sehingga pemerintah provinsi akan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas SDM, serta layanan kesehatan. Ia meminta Forgapa berperan sebagai fasilitator yang mampu menjembatani pengusaha OAP dengan pemerintah, dunia usaha, maupun investor.
“Kalau ada peluang proyek, jangan hanya dinikmati segelintir orang. Harus diatur bergilir supaya semua pengusaha OAP bisa merasakan manfaat. Kalau hanya pengurus yang mendapat bagian, pasti akan lahir lagi forum-forum baru. Itu yang harus kita hindari,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Forgapa PBD Yance Iek menyampaikan bahwa forum ini akan menjadi wadah konsolidasi seluruh asosiasi pengusaha asli Papua agar memiliki posisi tawar yang kuat. Ia mengakui bahwa perlunya dukungan regulasi yang berpihak pada pengusaha lokal.
“Kami ingin menyatukan seluruh asosiasi agar bisa bersama-sama memperjuangkan hak ekonomi orang asli Papua. Undang-undang Otonomi Khusus dan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa harus benar-benar mengayomi kami. Bukan hanya kontraktor besar, tetapi juga pedagang kecil seperti penjual pinang dan sayur harus diperhatikan,” kata Ketua Forgapa PBD Yance Iek.
Ia berharap agar pemerintah dapat memberi ruang bagi pengusaha OAP dalam proyek-proyek yang bersumber dari APBN maupun APBD, baik melalui keterlibatan langsung maupun kerja sama operasi dengan perusahaan lain.
“Selama ini kami sering hanya jadi penonton dalam kegiatan proyek besar. Karena itu kami minta agar ada peraturan khusus yang memberi kepastian bagi pengusaha OAP untuk dilibatkan,” tegasnya.
Pengukuhan Forgapa PBD ini diharapkan menjadi momentum baru bagi pengusaha asli Papua untuk lebih berdaya saing, tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga mampu mengelola potensi alam dan peluang usaha yang ada di Papua Barat Daya.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta para perwakilan asosiasi pengusaha OAP dari berbagai Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya. (Jharu)
Komentar