RAJA AMPAT, PBD – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat menggelar Rapat Paripurna Kesatu Masa Sidang Pertama dengan agenda utama mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2024 serta penetapan dan pengesahan dokumen tersebut bertempat di Gedung DPRK Raja Ampat, Kamis malam (12/6/25).
Dalam rapat paripurna itu, empat fraksi di DPRK Raja Ampat menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024.
Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pengesahan LKPJ merupakan momentum penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Melalui forum rapat paripurna ini, kita telah melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam sistem pemerintahan demokratis kita,” ujar Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam.
Ia menjelaskan bahwa dokumen LKPJ yang disahkan merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam melayani masyarakat selama tahun 2024. Dokumen tersebut memuat pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, serta berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Laporan ini adalah refleksi dari dedikasi dan komitmen bersama. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota DPRK Raja Ampat atas kerjasama yang konstruktif selama proses pembahasan,” jelasnya.
Bupati mengakui bahwa tantangan kedepan tidaklah ringan. Di antaranya adalah keterbatasan akses transportasi antar-pulau, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Masukan, kritik, dan saran dari DPRK menjadi bahan evaluasi berharga demi peningkatan kinerja pemerintahan ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Raja Ampat, Mohammad Taufik Sarasa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati beserta seluruh jajaran mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis atas kesungguhan mereka mengikuti setiap tahapan pembahasan materi LKPJ.
“Berbagai capaian yang telah diraih patut diapresiasi, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan secara berkesinambungan,” kata Ketua DPRK Raja Ampat, Mohammad Taufik Sarasa.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta inovasi dan produktivitas kinerja OPD teknis.
Taufik berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRK dapat menjadi pijakan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
“DPRK berkomitmen untuk terus melaksanakan fungsi pengawasan guna memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar berdampak dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Dav/Jharu)
Komentar