SORONG, PBD – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) kembali menemukan persoalan serius dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2025.
Temuan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Pansus LKPJ bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di ruang rapat Sekretariat DPRP PBD, Kota Sorong, Senin (13/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Pansus yang didampingi pimpinan dan anggota Komisi III mendengarkan secara seksama pemaparan terkait pelaksanaan program kegiatan serta realisasi penggunaan anggaran Dinas Perhubungan selama tahun anggaran 2025.
Ketua Pansus LKPJ, Cartensz Malibela menyoroti pentingnya pengaktifan kembali sejumlah terminal yang hingga kini belum berfungsi optimal. Menurutnya, keberadaan terminal yang aktif sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan transportasi yang layak.
Selain itu, dirinya turut menyinggung pula adanya sejumlah aset Dinas Perhubungan yang belum dimanfaatkan secara maksimal sepanjang tahun 2025.
“Kami mendorong agar terminal-terminal segera diaktifkan kembali. Ini penting untuk pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD. Selain itu, ada beberapa aset yang belum dioptimalkan dan harus segera dibenahi,” tegas Ketua Pansus LKPJ, Cartensz Malibela .
Lebih lanjut, Pansus menemukan adanya ketidaksinkronan data dalam laporan yang disampaikan Dinas Perhubungan. Hal ini dipastikan akan menjadi bagian dari rekomendasi resmi Pansus kepada pemerintah daerah.
“Beberapa data yang disampaikan belum sinkron, dan ini menjadi catatan penting kami. Semua temuan ini nantinya akan kami tuangkan dalam rekomendasi untuk perbaikan kedepan,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Yanto Yatam menuturkan bahwa dalam pelaksanaan rapat bersama Dinas Perhubungan setempat, terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian Dinas Perhubungan kedepan. Salah satu sorotan utama yakni terkait kelengkapan dan kualitas fasilitas di sektor perhubungan di wilayah Papua Barat Daya.
Menurutnya, perbaikan fasilitas menjadi hal krusial seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi.
“Pemerintah tidak bisa maksimal dalam penarikan retribusi jika fasilitas yang tersedia belum memadai. Karena itu, kami memberikan catatan khusus agar Dinas Perhubungan segera membenahi berbagai fasilitas yang ada,” kata Wakil Ketua Pansus, Yanto Yatam.
Ia menegaskan bahwa OPD teknis seperti Dinas Perhubungan harus lebih fokus dalam mendukung sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah. Fasilitas yang baik, lanjutnya akan berdampak langsung pada optimalisasi layanan sekaligus peningkatan pemasukan daerah.
Melalui RDP ini, DPR Papua Barat Daya berharap seluruh OPD, termasuk Dinas Perhubungan dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan pendapatan daerah secara berkelanjutan. (Jharu)
____
_____
_____
_____
_____
____
Komentar