SORONG, PBD -Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mitra pembangunan lainnya dalam komitmen penuh dalam upaya pencegahan korupsi sektor kehutanan se-Papua Barat Daya.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas LHKP Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu kepada sejumlah awak media disalah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (18/2/25).
Dikatakannya bahwa, kolaborasi antara pihaknya dengan KPK bertujuan guna mengidentifikasi potensi kebocoran serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan hutan diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
“Kita bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga hutan kita. Sebagai provinsi baru, kita harus memastikan tata kelola kehutanan berjalan dengan baik dan bebas dari praktik korupsi, sehingga pencegahan lebih baik daripada mengobati,” kata Kadis LHKP Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu
Dirinya merincikan secara gamblang bahwa di Provinsi Papua Barat Daya memiliki sekitar 2,4 hingga 2,5 juta hektare kawasan hutan, termasuk 1,1 juta hektare kawasan konservasi yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
“Dengan luas hutan yang signifikan di Papua Barat Daya, potensi eksploitasi yang tidak bertanggung jawab menjadi tantangan utama bagi kami, sehingga dengan kolaborasi yang kami lakukan ini kami terus menerus melakukan upaya pencegahan,” ungkapnya dengan penuh komitmen.
Disebutkannya bahwa, hutan di Papua Barat Daya menghadapi tantangan besar, mulai dari krisis iklim, polusi, hingga hilangnya keanekaragaman hayati.
“Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat luas, termasuk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Dirinya membeberkan bahwa, dalam waktu dekat Dinas LHKP PBD bersama mitra akan membahas pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan dalam pertemuan lanjutan.
“Fokus utamanya yakni mencari keseimbangan antara pelestarian hutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hutan memang harus dijaga, tapi masyarakat juga butuh makan, sehingga kita harus mencari solusi agar hutan tetap lestari, sementara masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi melalui budidaya tanaman lokal,” bebernya.
Ditambahkannya bahwa, dengan adanya sinergi kuat dan penuh antara pemerintah, KPK, dan mitra pembangunan maka diharapkan Papua Barat Daya dapat menjadi model pengelolaan hutan yang baik dan berdampak positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.
“Kita ingin ada perubahan nyata. Meskipun provinsi ini baru, namun kita ingin menunjukkan adanya komitmen yang kuat dan besar dalam memberantas korupsi dan menjaga lingkungan sekitar,” tandas Pace lingkungan sapaan akrabnya itu. (Jharu)
___
___
___
___
Komentar