SORONG, PBD – Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya (DPRP PBD) menggelar dialog bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat dari enam kabupaten/kota di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (2/6/2026).
Ketua Kelompok Khusus DPRP PBD, Franky Umpain, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRP untuk membuka ruang dialog sekaligus menyosialisasikan berbagai agenda legislasi yang sedang dikawal oleh lembaga legislatif, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Orang Asli Papua (OAP).
Menurut Franky, masyarakat perlu mengetahui berbagai upaya yang sedang dilakukan DPRP agar tidak muncul anggapan bahwa lembaga legislatif tidak bekerja dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Papua.
“Kami turun langsung bertemu masyarakat untuk mendengar, mencatat, dan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan. Ini juga menjadi ruang sosialisasi tentang apa saja yang sedang dikerjakan DPRP, terutama terkait kebijakan Otonomi Khusus,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan menjadi sorotan utama masyarakat. Salah satunya terkait program afirmasi pendidikan seperti Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang dinilai belum tersosialisasi secara merata kepada masyarakat Papua.
Franky mengungkapkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program-program pendidikan yang disiapkan pemerintah untuk anak-anak Papua.
“Masyarakat menyampaikan bahwa informasi terkait program pendidikan masih terbatas dan terkesan hanya diketahui oleh kelompok tertentu. Ke depan pemerintah perlu lebih masif melakukan sosialisasi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Masyarakat berharap dana Otsus dapat memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi OAP, termasuk adanya skema pembiayaan yang memungkinkan pasien memperoleh pelayanan lebih cepat tanpa terkendala prosedur administrasi yang rumit.
Disektor ekonomi, masyarakat menilai berbagai program pemberdayaan yang selama ini dilaksanakan belum berjalan berkelanjutan. Beberapa peserta dialog mengaku pernah mengikuti pelatihan dan studi banding, namun tidak disertai pendampingan lanjutan setelah kegiatan selesai.
“Program pemberdayaan ekonomi harus berkelanjutan. Jangan hanya memberikan pelatihan atau studi banding, tetapi harus ada pembinaan hingga pelaku usaha benar-benar mandiri,” tegas Franky.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga meminta percepatan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) yang dianggap penting untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua. Salah satunya terkait pendataan dan klasifikasi OAP yang hingga kini dinilai belum memiliki dasar hukum yang kuat.
Menurut Franky, keberadaan Perdasus tentang Orang Asli Papua sangat penting agar berbagai kebijakan afirmasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat tepat sasaran.
“Kita belum memiliki data pokok yang kuat tentang Orang Asli Papua. Padahal arah kebijakan Otsus harus benar-benar menyentuh orang Papua. Karena itu Perdasus tentang OAP menjadi sangat penting untuk segera dituntaskan,” jelasnya.
Masyarakat juga mengusulkan adanya regulasi yang mengatur kelembagaan adat di Papua Barat Daya. Saat ini dinilai banyak organisasi dan lembaga adat yang tumbuh tanpa pengaturan yang jelas sehingga perlu dilakukan penataan agar dapat bermitra secara efektif dengan pemerintah.
Selain itu, isu pengendalian penduduk turut menjadi perhatian. Sejumlah tokoh masyarakat meminta pemerintah daerah memperketat mekanisme administrasi kependudukan guna melindungi hak-hak OAP dalam berbagai program afirmasi.
Franky menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan bagi DPRP dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan berbasis data dalam menyusun kebijakan di Papua Barat Daya. Menurutnya, program pemerintah harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan bukan sekadar pendekatan subjektif.
“Tantangan kita hari ini adalah bagaimana seluruh pengambil kebijakan di Papua bekerja berdasarkan data yang akurat. Dengan begitu setiap program bisa terukur dan tepat sasaran,” katanya.
Kelompok Khusus DPRP PBD sebelumnya juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sorong Selatan untuk melihat langsung kondisi pelayanan dasar di daerah tersebut. Dari hasil kunjungan ditemukan sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan listrik, jaringan komunikasi hingga minimnya tenaga guru yang menetap di daerah terpencil.
Melalui dialog bersama tokoh masyarakat ini, DPRP berharap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan Papua yang lebih maju, sehat, cerdas, dan sejahtera. (Oke)
Komentar