SORONG, PBD – Tahapan Pemilukada saat ini sudah bergulir, tahapan pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah dilewati dengan proses yang berjalan aman, damai dan lancar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Sorongnews.com, saat ini tahapan untuk Pilgub PBD sudah sampai di Majelis Rakyat Papua (MRP) PBD yang bertugas memverifikasi keaslian Orang Asli Papua (OAP) dari para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Gubernur PBD.
Oleh karena itu, Dewan Adat Suku Maya Kalanafat Kabupaten Raja Ampat menegaskan kepada seluruh suku-suku asli Papua diatas tanah Papua khususnya di wilayah adat Domberai agar menghargai dan menghormati kearifan dari suku Maya Kalanafat Kabupaten Raja Ampat.
“Kami menegaskan kepada seluruh suku-suku asli Papua diatas tanah Papua khususnya di wilayah adat Domberai, agar menghargai dan menghormati kearifan dari suku kami, dengan tidak mencampuri urusan silsilah dari anak-anak adat suku Kami,” tegas Ketua Dewan Adat Suku Maya Kalanafat Kabupaten Raja Ampat, Yohanes Arempeley dalam keterangannya yang diterima Sorongnews.com, Sabtu (31/8/24).
Diakuinya bahwa, apabila terdapat pihak tertentu yang dengan sengaja mencampuri urusan silsilah dari anak-anak adat suku Maya Kalanafat Kabupaten Raja Ampat, maka terdapat konsekuensi adat yang berlaku.
“Karena ketika itu terjadi (mencampuri urusan silsilah dari anak-anak adat suku Maya Kalanafat Kabupaten Raja Ampat), maka ada konsekuensi adat-nya,” terangnya.
Dipaparkannya bahwa, MRP PBD sebagai lembaga kultur yang memuat keterwakilan suku-suku asli Papua di wilayah Domberai, maka pihaknya meminta dengan tegas agar MRP PBD lebih bijaksana dalam melakukan dan menjalankan tahapan verifikasi surat keaslian OAP para Balon Kepala Daerah yang akan maju dalam pertempuran sengit Pilkada di Provinsi termuda di Indonesia ini.
“MRP PBD sebagai lembaga kultur yang adalah keterwakilan dari kami para suku-suku asli Papua di wilayah adat Domberai, kami meminta dengan tegas agar MRP PBD bijaksana dalam melakukan atau menjalankan tahapan verifikasi surat keaslian OAP para Bakal Calon Gubernur PBD yang pada hari Jumat kemarin berkasnya telah diserahkan kepada lembaga yang mulia ini,” pintanya.
Pada kesempatan itu, Dewan Adat Suku Maya Kalanafat meminta semua pihak pelaksana Pemilukada Gubernur PBD dalam menjalankan ataupun mengambil keputusan agar selalu berdasar pada leraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jika terdapat oknum anggota atau pimpinan MRP PBD yang ikut bermain-main dengan proses dan mempolitisir atas surat keterangan keaslian anak kami Abdul Faris Umlati dari Dewan Adat Suku Maya Kalanafat Raja Ampat, itu berarti bahwa MRP PBD melawan negara dan hal itu memiliki konsekuensi hukum yang berlaku datas negara ini, apabila anggota MRP PBD bermain-main maka kami Dewan Adat Suku Maya Kalanafat akan menyurati persoalan ini ke Kemendagri dan meminta untuk segera mengevaluasi oknum anggota MRP PBD yang tidak objektif dan cermat dalam mekanisme verifikasi dokumen Dewan Adat Suku Maya Kalanafat,” jelasnya.
Lebih lanjut, menurutnya, verifikasi MRP PBD harus senantiasa merujuk pada peraturan perundang-undangan bukan kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu.
“Kami sampaikan bahwa Keluarga Besar di Kabare dan Waigama Raja Ampat menunggu kehadiran MRP PBD. Selain itu, Dewan Adat Suku Maya Kalanafat meminta dan mendukung KPU PBD untuk terus mempedomani pada UU dan peraturan yang berlaku,” tandasnya.
Ditambahkannya, dirinya berpesan dan mengajak seluruh komponen masyarakat agar terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjaga situasi keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing demi menyongsong Pemilukada aman dan lancar. (**/Jharu)
Komentar