BP3OKP Tegaskan Kawal RPJMD dan Optimalisasi Bandara DEO Sebagai Pintu Gerbang Papua

SORONG, PBD – Usai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw memberikan pernyataan penting mengenai rencana pembangunan daerah dan upaya percepatan kemajuan di wilayah Provinsi ke-38 di Indonesia ini.

Otto Ihalauw menegaskan bahwa Papua Barat Daya telah memiliki Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana tersebut disebutkannya mengarah pada empat misi utama percepatan pembangunan, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Sejahtera.

“Lima tahun terakhir kita sudah menyusun rencana awal dan rencana ini akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai rencana akhir pada hari Selasa nanti,” ujar Anggota BP3OKP PBD Otto Ihalauw kepada awak media.

Dipaparkannya bahwa, meskipun Papua Barat Daya telah mempunyai arah kebijakan pembangunan yang jelas, Otto mengakui masih terdapat kendala terutama di daerah yang terisolir dan pelayanan publik yang belum merata.

Untuk itu, diakuinya, BP3OKP bersama DPR, MRP, dan instansi terkait lainnya akan terus mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

Salah satu fokus perhatian Otto yakni pengelolaan Bandara DEO yang baru saja diresmikan dengan status internasional. Namun, ia menyoroti aspek penataan pintu masuk Bandara yang belum maksimal.

“Saya melihat pintu masuk Bandara DEO belum tertata rapi, seperti pemasangan baliho dan fasilitas informasi seperti video tron belum optimal. Bandara ini adalah pintu gerbang utama Papua Barat Daya dan harus ditata dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, Otto turut menyampaikan perhatian khusus terkait pelaksanaan program makanan bergizi gratis (MPG) yang sedang dievaluasi. Ia mengungkapkan adanya temuan ketidaksesuaian pelaksanaan di beberapa lokasi.

“Besok tanggal 18, Satgas yang sudah kami bentuk akan mengadakan rapat evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan makanan bergizi agar program mulia ini tidak mengalami hambatan,” ucapnya.

Satgas yang terdiri dari ahli gizi dan berbagai instansi terkait diharapkan mampu menyiapkan SOP yang ketat untuk mengawasi distribusi makanan bergizi sehingga program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberlanjutan mitra atau yayasan yang terlibat, Otto menyatakan pihaknya masih melakukan identifikasi dengan instansi terkait dan berkomitmen agar masalah yang pernah terjadi tidak terulang kembali.

“Kami sudah menegur pihak-pihak terkait dan melakukan pengecekan langsung melalui tim Papua Sehat dan Papua Produktif untuk memastikan perbaikan segera dilakukan,” jelasnya.

Ia berharap di momentum Kemerdekaan RI ke-80 tahun ini, seluruh program percepatan pembangunan yang telah dirancang dapat tercapai sesuai visi Presiden RI Prabowo Subianto, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.

“Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja nyata demi Papua yang lebih baik. Merdeka,” tandasnya. (Jharu)

Komentar