SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (22/8/25)
Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi capaian sekaligus penguatan strategi antar daerah dalam menurunkan angka stunting.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat Daya, Atika Rafika, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten/kota yang dinilai telah solid, bersinergi, dan konsisten dalam menjalankan koordinasi, pembinaan, hingga monitoring delapan aksi konvergensi.
“Pada tahun 2024 prevalensi stunting Papua Barat Daya masih berada pada angka 30,5 persen menurut data SSGI. Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya telah menetapkan target penurunan hingga 13,5 persen pada tahun 2025,” ujar Asisten III Setda PBD Atika Rafika.
Ia menegaskan, penilaian kinerja bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wadah pembelajaran antar daerah. Hal ini diakuinya penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus memperkuat intervensi spesifik yang lebih terarah di masa mendatang.
Atika menekankan landasan hukum percepatan penanganan stunting, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yang menetapkan kelembagaan TPPS sebagai penanggung jawab utama.
“Forum hari ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, hasil penilaian akan menjadi bahan penyusunan kebijakan berbasis data, rencana intervensi spesifik, serta sarana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi anak sejak dini.
“Percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kita butuh kolaborasi dan komitmen bersama agar visi pembangunan Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera dapat terwujud,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Sorongnews.com, berikut hasil penilaian kinerja kabupaten/kota se-Papua Barat Daya:
1. Kabupaten Sorong Selatan dengan Nilai 113
2. Kota Sorong dengan Nilai 112
3. Kabupaten Sorong dengan Nilai 99
4. Kabupaten Maybrat dengan Nilai 86
5. Kabupaten Raja Ampat dengan Nilai 82
6. Kabupaten Tambrauw dengan Nilai 61
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya, Rahman menjelaskan bahwa penilaian berbasis pada 132 indikator dari 8 aksi konvergensi. Diakuinya, sistem penilaian telah berjalan sejak tahun sebelumnya melalui platform berbasis web, sehingga capaian setiap daerah dapat dipantau secara transparan.
“Nilai tertinggi sebenarnya diraih Kota Sorong. Namun karena aspek komitmen juga menjadi pertimbangan, maka Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan sebagai juara pertama. Jadi penilaian bukan semata-mata siapa juara satu, dua, atau tiga, tetapi bagaimana komitmen kita bersama untuk mengatasi stunting,” jelas Kepala Bapperida PBD Rahman.
Ia menyebut, ketidaksesuaian hasil akhir dengan data web sempat menimbulkan rasa kurang puas dari beberapa pihak. Namun, yang terpenting yakni adanya semangat kolaborasi dan komitmen kepala daerah.
“Saya apresiasi kehadiran Bupati Raja Ampat dan Wakil Bupati Sorong yang hadir langsung dalam penilaian ini, dan ini menjadi bukti komitmen nyata pemerintah daerah,” sebutnya.
Rahman mengungkapkan bahwa, terdapat perbedaan data prevalensi. Berdasarkan hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi stunting di Papua Barat Daya telah menurun hingga sekitar 13 persen. Namun, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka masih di atas 20 persen.
“Apapun itu, yang penting ada tren penurunan. Target nasional tetap harus kita capai, dan kuncinya adalah data akurat. Data inilah yang menjadi dasar intervensi sehingga kita bisa tahu berapa balita yang stunting, serta bagaimana intervensi bisa tepat sasaran,” tandasnya.
Meski penilaian menghasilkan peringkat, Pemprov PBD menegaskan kembali bahwa tujuan utama bukanlah mengejar juara, melainkan menurunkan angka stunting secara nyata. Forum ini turut diharapkan menjadi ruang belajar antar daerah, saling melengkapi kelebihan dan menutup kekurangan demi pencapaian target pembangunan kesehatan anak di Provinsi ke-38 di Indonesia ini. (Jharu)
Komentar