SORONG, PBD – Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya menggelar kick off program dignity dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) bertempat di Gedung J.A Jumame STIE Bukit Zaitun Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (6/5/24).
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Papua Barat Daya, Yakob M. Kareth mewakili Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad mengatakan bahwa, individu penyandang disabilitas mendapatkan problem dengan situasi ekslusif sosial yang dihadapi baik dari masyarakat, budaya di daerah, layanan maupun kebijakan yang ada.
“Perubahan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas ini meniscayakan perubahan paradigma berupa perubahan sistem sosial dan nilai dalam masyarakat, sehingga kegiatan kick-off program dignity dan RAD penyandang disabilitas bertujuan menganalisis sejarah manajemen kebijakan yang responsif disabilitas di tingkat Daerah, Nasional dan Global,” kata Yakob Kareth.
Lebih lanjut, disebutkannya bahwa, program ini menyimpulkan Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai amanat konstitusi, seperti yang tertuang dalam ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) serta Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
“Aspek kehidupan yang dimaksud tak terbatas pada akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan dan transportasi saja, melainkan juga melingkupi lingkungan tempat tinggal yang layak, perlindungan sosial, mitigasi bencana, kesempatan kerja dan berusaha, setara depan hukum, partisipasi dalam budaya dan politik, mendapatkan manfaat dari pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan penerimaan dalam masyarakat,” terangnya.
Dipaparkannya bahwa, untuk menuntaskan semua masalah yang terjadi, maka perlu pentingnya konsolidasi dan kolaborasi Daerah termasuk percepatan kick-off program dignity dan RAD penyandang disabilitas di Papua Barat Daya dalam memetakan permasalahan sosial yang ada disetiap Kecamatan/Distrik, melalui kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai perwujudan good governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
“Maka melalui program yang telah dirancang pemerintah tersebut, sudah sepatutnya kita berupaya terus untuk menghilangkan hambatan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan,” tandasnya. (Jharu)
___
Komentar