Bagikan DPA, Pj. Bupati: Pitis Ini Negara Punya Maka Gunakan Dengan Benar

MAYBRAT, PBD – Penjabat (Pj) Bupati Maybrat, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.sos, M.Si secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat, Papua Barat Daya tahun anggaran 2023 di Gedung Samusiret Kumurkek, Maybrat, Papua Barat Daya, Selasa (21/2/23).

Penyerahan DPA dihadiri Sekda, Jhony Way Kapolres Maybrat, AKBP. Gleen Rooi Molle, S.IK, Dandim 1809/ Maybrat, Letkol Inf. Andy Wibowo, perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, para pimpinan SKPD, serta kepala distrik. Seluruh SKPD yang menerima buku DPA, menandatangani fakta integritas yang dibubuhi materai.

Pj. Bupati menegaskan bahwa, uang yang diserahkan di dalam bentuk DPA tersebut. Merupakan uang atau anggaran dari pada pemerintah/negara, maka seluruh SKPD di lingkungan pemerintahan Maybrat selaku penyelenggara harus melaksanakan secara baik dan benar, serta dapat dipertanggung jawabkan dengan baik pula.

Ditambahkannya, DPA Kabupaten Maybrat sebagian besar dari pusat. Dimana Maybrat hanya bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 120 juta. Dengan itu, Pemkab Maybrat harus berterimakasih dan bersyukur, dimana pemerintah pusat masih memberikan perhatikan yang besar untuk kemajuan di wilayah Maybrat.

“Pitis (uang, red) ini negara punya, bukan milik pribadi, maka harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Semua pimpinan OPD selaku penyelenggara harus gunakan sesuai prinsip-prinsip yang baik dan benar juga bertanggungjawab,” tegas Bernhard Rondonuwu saat ditemui awak media usai serahkan DPA di Samusiret.

Dia menuturkan, seluruh SKPD yang terima wajib menempelkan total DPA-nya di depan kantor masing-masing. Sehingga transparan dan masyarakat tau berapa besar anggaran yang dikelola oleh setiap SKPD. Apabila SKPD tidak menempelkan total DPA-nya maka akan diberikan sanksi.

“Saya berharap, setelah DPA dibagi semua SKPD harus berjalan. Dan, saya juga tidak mau membantu pejabat yang bermasalah. Oleh karena itu jangan lagi ada pimpinan SKPD bermain-main. Sehingga fungsi dari pemerintahan itu berjalan baik sesuai yang diinginkan dan harapan seluruh rakyat demi kesejahteraan,” tuturnya.

Tidak hanya itu, anggaran yang diserap oleh setiap SKPD dalam bentuk program harus di laporkan perbulan dan per triwulan. Jika ada yang malas-malas atau malas tau direvisi. Saya sudah cukup 6 bulan sabar, dan saya tetap prosedural ingatkan sebagai birokrat. Jadi kalau ada yang tidak mau dikasih ingat, iya salah sendiri, tambahnya.

Ditanya terkait SKPD yang tidak diserahkan DPA-nya, Pj. Bupati menjelaskan, beberapa alasan SKPD yang belum diserahkan DPA -nya karena pertimbangan lain. Diantaranya itu, ada pimpinan SKPD sudah ditunjuk jadi penjabat pelaksana (Plt) di Pemprov Papua Barat Daya maka harus menunggu petunjuk aturan untuk ditunjuk pengganti.

“Yang lainnya, ada pimpinan SKPD yang sudah berbulan-bulan tidak pernah masuk ke kantor. Untuk itu harus diclearkan dulu, dan DPA daripada pejabat yang bersangkutan harus kita tahan. Soalnya, kita belum berani untuk menunjuk pejabat pelaksana jangan sampai berbenturan aturan. Jadi kita tahan dulu sampai ada pengganti lalu DPA-nya diserahkan,” tutup Bernhard. (Valdo)

____

Komentar