__
__
__
SORONG, – Kota Sorong menjadi salah satu Kota dengan realisasi belanja terendah se Indonesia tahun anggaran 2022 dan menjadi daerah realisasi paling rendah belanja APBD di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Dirjen Keuangan Daerah, kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni saat mengisi kegiatan Rapat Kerja Kepala daerah se Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (4/1/23).
Dimana dalam data yang disajikan, realisasi pendapatan Kota Sorong baru mencapai 77,69% dibawah rata-rata se Papua Barat Daya yaitu 87,60%. Sedangkan realisasi belanja Kota Sorong baru mencapai 68,45% dari realisasi pendapatan 77,69%.
__
Dikutip dari https://www.dprd-sorongkota.go.id/apbd-2022 APBD Kota Sorong Tahun 2022 berdasarkan Perda Kota Sorong Nomor 10 tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong tahun 2022 sebesar Rp 1.289.606.503.969 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dari Pajak, retribusi, hasil kekayaan dan PAD lainnya yang sah sebesar Rp.350.000.000.000 (350 Miliar), Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan Pendapatan Antar Daerah sebesar Rp 939.606.503.969.
Sedangkan alokasi belanja APBD dipergunakan untuk Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 840.294.994.333. Belanja Modal Rp 235.799.938.397, Belanja Tidak terduga Rp 2.511.571.239, Belanja transfer Rp. 10.000.000.000 dan pengeluaraan pembiayan sebesar Rp 201.000.000.000.
Pj Wali Kota Sorong, George Yarangga yang mendapatkan laporan dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri pun kemudian akan melakukan rapat evaluasi dan meminta pertanggung jawaban bagian keuangan terkait realisasi APBD tahun 2022.
Hal ini menurutnya disebabkan target yang terlalu tinggi namun tak sesuai dengan realiasi PAD yang rendah. Selain itu, belum adanya laporan dana BOS dan laporan pertanggung jawaban dari OPD atas pencairan anggaran dari TU pun menjadi kendala penyerapan belanja APBD Kota Sorong menjadi rendah.
“Setelah ini, Saya akan rapat dengan OPD dan mengevaluasi kinerja setiap OPD. Mengapa bisa serap belanja menjadi sangat rendah? Dari hasil rapat ini akan diketahui mana yang bekerja dengan baik dan bekerja asal-asalan,” tegas Pj Wali Kota.
Ia pun tak segan merolling jabatan Kepala OPD yang dianggap tidak dapat bekerjasama dengan dirinya selaku kepala daerah dalam mensukseskan pembangunan dan tata kelola keuangan yang baik. Apalagi saat ini telah menjadi Ibu Kota Provinsi yang harus lari kencang mengejar ketertinggalan.
“Kita patut bersyukur, bahwa Desember lalu, Pemerintah Kota Sorong dapat penghargaan pelayanan publik terbaik dari Ombudsman RI di Jakarta. Tapi kalau internal kita sendiri tidak baik, maka ini akan dievaluasi. Akan ada reward and punishment, The right man and the right place, orang-orang profesional dan memliki integritas dan komitmen membangun daerah,” imbuhnya.
Ia pun mengimbau kepada setiap ASN di Wilayah Pemkot Sorong untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. (Oke)
Komentar